Dewas KPK Nyatakan Firli Bahuri Tak Langgar Kode Etik di OTT Pegawai UNJ
TEMPO.CO | 14/11/2020 07:48
Ketua KPK Firli Bahuri bersiap menjalani pembacaan putusan sidang etik di KPK, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Firli dianggap telah melanggar kode etik karena menggunakan helikopter dalam perjalanan di Sumatera Selatan dan saat kembali ke Jakarta pada
Ketua KPK Firli Bahuri bersiap menjalani pembacaan putusan sidang etik di KPK, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Firli dianggap telah melanggar kode etik karena menggunakan helikopter dalam perjalanan di Sumatera Selatan dan saat kembali ke Jakarta pada Juni 2020. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tak menemukan indikasi pelanggaran etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus operasi tangkap tangan yang menyeret pegawai Universitas Negeri Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Setelah laporan pengaduan tersebut dipelajari, Dewas tidak menemukan indikasi pelanggaran etik," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Jumat, 13 November 2020.

Haris mengatakan kasus dugaan pelanggaran etik yang diadukan oleh Indonesia Corruption Watch itu telah diputus dalam sidang etik 12 Oktober 2020.

Dewas KPK sudah menyurati ICW terkait laporan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPK dan Deputi Penindakan. Setelah laporan pengaduan tersebut dipelajari, Dewas tidak menemukan indikasi pelanggaran etik. Kasus UNJ yang diadukan ICW sudah diputus dalam sidang etik tanggal 12 Oktober 2020.

Dalam sidang itu, Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal diberi sanksi teguran lisan karena dianggap tak berkoordinasi dalam melakukan OTT di UNJ.

Dalam laporannya ICW menganggap justru Firli dan Deputi Penindakan Karyoto yang melanggar etik terkait gagalnya operasi senyap itu. Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam laporannya mengutip petikan putusan Aprizal.

Menurut dia, dalam putusan itu Firli dan Karyoto melakukan pelanggaran serius. Wana mengatakan Firli diduga melimpahkan kasus ini ke polisi tanpa melalui mekanisme gelar perkara di KPK. Keputusan itu, diduga juga diambil tanpa musyawarah dengan pimpinan KPK lainnya.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT