Indef Minta Pemerintah Bentuk Komite Lingkungan di Aturan Turunan Omnibus Law
TEMPO.CO | 13/11/2020 14:27
Ribuan massa dari  3 ormas Islam yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar aksi demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta, Selasa
Ribuan massa dari  3 ormas Islam yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar aksi demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020. Tuntutan pertama FPI cs adalah menolak Rancangan Undang-undang (RUU) HIP/BPIP dan tangkap inisiatornya. Kedua, bubarkan partai makar terhadap Pancasila. Ketiga, mendesak MPR segera memakzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya meminta pemerintah menyusun aturan turunan yang menjamin keberlanjutan lingkungan dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Dia meminta ada pembentukan komite khusus.

"Kalau bisa ada komite yang berjarak berisi para pakar, tokoh masyarakat sehingga (pemerintah) tak hanya (menampung) kepentingan investor, tapi juga lingkungan," kata dia saat diskusi virtual bersama Greenpeace Indonesia pada Jumat 13 November 2020.

Apalagi sebagai negara dengan produsen minyak sawit dan batu bara terbesar, negara memiliki peran sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca. Di samping itu, Berly menilai pemerintah bisa mempercepat capaian target bauran energi baru terbarukan (EBT).

Realiasi pemanfaatan EBT disinyalir bisa menekan ketergantungan negara terhadap impor energi. “Target Kementerian ESDM (untuk EBT) saat ini yang tercapai baru 9 persen. Agak sulit dan menantang, tapi  bukan tidak mungkin,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan komposisi pemanfaatan EBT dalam lima tahun mendatang mencapai 23 persen. Indonesia memiliki potensi sumber energi baru dengan jumlah yang besar, yakni mencapai 400 gigawatt. Dari jumlah itu, baru sekitar 10 gigawatt atau 2,5 persen yang dimanfaatkan.

Sebanyak 01,5 GW berasal dari sumber energi surya atau 0,07 persen dari 207,8 GW. Kemudian sebanyak 6,08 GW atau 8,1 persen dari 75 GW berasal dari energi air; 0,15 GW atau 0,25 persen dari 60,6 GW berasal dari energi bayu atau angin; 1,89 GW atau 5,8 persen dari 32,6 GW berasal dari bioenergi;  dan 2,13 GW atau 8,9 persen dari 23,9 GW berasal dari panas bumi. Sedangkan potensi dari energi samudera sebanyak 17,9 GW belum dimanfaatkan sama sekali.

Berly menjelaskan, pemerintah bisa mempercepat bauran EBT karena dalam tiga tahun, pemanfaatan energi hijau menunjukkan tren positif. Pemanfaatan tersebut dapat dioptimalkan untuk sumber energi yang berasal dari surya dan panas bumi.

“Proporsi energi batu bara paling tinggi di ASEAN, itu bisa dikurangi dengan cepat. Indonesia bisa meniru Thailand dan Filipina,” ucap Berly.

Berly menyatakan, Vietnam dalam satu tahun bisa meningkatkan kapasitas energi terbarukannya menjadi 20 kali lipat. Sedangkan Thailand dalam dua tahun meningkatkan komposisi energi terbarukan menjadi empat kali lipat.

Dengan percepatan pemanfaatan EBT, dalam 2-3 tahun, biaya energi yang dikeluarkan digadang-gadang bakal lebih murah ketimbang batu bara maupun diesel. “Apalagi kita negara kepulauan,” kata Berly.

Baca: 1 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Ekonom Sebut Omnibus Dinilai Law Kebablasan


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT