Trending Bisnis: Puluhan Ribu Buruh Akan Demo Hingga Listrik Padam di Jakarta
TEMPO.CO | 02/11/2020 06:31
Ratusan massa buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dihadang aparat Kepolisian saat akan menggelar demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di depan Istana Negara, Senin, 12 Oktober 2020. TEMPO/Subekti.
Ratusan massa buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dihadang aparat Kepolisian saat akan menggelar demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di depan Istana Negara, Senin, 12 Oktober 2020. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Ahad, 1 November 2020, dimulai dari rencana puluhan ribu buruh berdemo menuntut pembatalan Undang-undang Cipta Kerja. Selain itu ada berita LPS yang melikuidasi 6 BPR.

Kemarin juga ada berita pemadaman listrik di Jakarta dan sekitarnya serta tingginya animo masyarakat berinvestasi emas berkadar 23 karat. Selain itu ada juga 253 jemaah berangkat umrah perdana dari Bandara Soekarno-Hatta dan pendapat Menaker tentang sejumlah pemerintah daerah yang menaikkan upah minimum provinsi atau UMP.

Keenam topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya enam berita bisnis yang trending tersebut:

1. Besok, Puluhan Ribu Buruh Demo di 24 Provinsi Tuntut Pembatalan UU Cipta Kerja

Senin pagi 2 November 2020, puluhan ribu buruh akan melakukan demo serentak di 24 provinsi tuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dan federasi lainnya.

"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja," Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 31 Oktober 2020.

Selain itu, demo digelar untuk menuntut agar upah minimum tahun 2021 tetap naik. Ini meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah minimum sektoral di provinsi, kabupaten, dan kota.

Simak lebih lengkap tentang UU Cipta Kerja di sini. 

2. LPS Likuidasi 6 BPR, Uang Nasabah Balik Paling Lama 90 Hari

Sampai hari ini, proses likuidasi alias pembubaran 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih terus berlangsung. Kantor milik BPR itu pun digunakan oleh tim untuk menyelesaikan likuidasi ini.

"LPS juga telah membayar simpanan nasabah BPR tersebut sesuai dengan ketentuan," kata Sekretaris LPS Muhamad Yusron saat dihubungi dI Jakarta, Sabtu, 31 Oktober 2020.

Menurut Yusron, pembayaran klaim simpanan penjaminan dilakukan LPS kepada nasabah paling lambat 90 hari kerja. Ini terhitung sejak bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha dari BPR tersebut.

Sebelumnya, kabar ini disampaikan pertama kali oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Oktober 2020. Saat itu, Yudhi menyebut ada sekitar 6 sampai 7 BPR yang masuk kategori gagal.

Baca lebih lengkap tentang BPR di sini. 

3. PLN Jelaskan Penyebab Listrik Padam di Jakarta dan Sekitarnya

Listrik padam di sebagian wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. General Manager PLN UID Jaya Doddy B. Pangaribuan mengatakan padamnya listrik tersebut disebabkan adanya gangguan pada sistem 500/150 kV Jakarta.

"Info sementara, ada gangguan di sistem 500/150 kV Jakarta yg mengakibatkan sebagian Jakarta mengalami pemadaman," ujar Doddy kepada Tempo, Ahad, 1 November 2020.
Doddy memohon maaf atas adanya pemadaman listrik ini. Saat ini, tutur dia, perseroan tengah berupaya memperbaiki kendala gangguan tersebut sehingga layanan listrik di Ibu Kota bisa dipulihkan.

Berdasarkan keterangan tertulis perseroan, Executive Vice President Corporate Communication PLN, Agung Murdifi, mengatakan hujan deras disertai petir yang terjadi di Daerah Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan sejumlah Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 KV mengalami gangguan pada pukul 12.58 wib.

Simak lebih jauh tentang PLN di sini.

4. Emas 23 Karat Jadi Favorit Pembeli karena Harganya Dinilai Stabil

Animo masyarakat di Makassar untuk membeli emas meningkat di tengah flukuasi harga emas di pasaran. Hal itu diakui sejumlah pedagang emas di kawasan Somba Opu yang juga dikenal sebagai kawasan pecinan di Makassar.

Menurut salah seorang pedagang emas Rudi Hansen di Somba Opu, sejak pagi hingga petang pembeli terus berdatangan untuk membeli perhiasan emas dengan rata-rata membeli emas 23 karat.

"Umumnya membeli perhiasan emas 23 karat dibandingkan yang 22 karat, alasannya emas 23 karat harganya relatif stabil dibandingkan 22 karat pada saat dijual kembali," kata Rudi, Sabtu 31 Oktober 2020. 

Baca lebih lengkap tentang emas di sini. 

5. 253 Orang Jemaah Berangkat dalam Penerbangan Umrah Perdana dari Soekarno-Hatta

Bandara Soekarno-Hatta kembali melayani penerbangan umrah mulai Minggu, 1 November 2020. Penerbangan umrah ini direalisasikan setelah pemerintah Arab Saudi membuka penerbitan visa umrah bagi WNI.

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan calon jemaah umrah dipastikan ikut menjalani protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta sebelum berangkat ke Tanah Suci.

“Protokol kesehatan itu salah satunya pemeriksaan hasil PCR Test yang berlaku tidak lebih dari 72 jam sebelum waktu pemberangkatan,” jelas Muhammad Awaluddin dalam keterangan tertulis, Minggu. Ihwal perjakanan umrah ini, Arab Saudi menetapkan sejumlah syarat lainnya semisal jemaah umrah luar negaranya harus berusia 18–50 tahun.

Simak lebih jelas tentang umrah di sini.

6. Soal Pemda Naikkan UMP, Menaker: Seharusnya Daerah Sudah Hitung dengan Prudent

Sejumlah gubernur memutuskan tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP pada 2021, meskipun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan surat edaran yang menyebut tak ada kenaikan upah minimum tahun depan.

Gubernur yang memutuskan kenaikan UMP tahun depan antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Yogyakarta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP asimetris.

Ida sebelumnya meminta para gubernur se-Indonesia menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat pandemi Covid-19.

Namun demikian, Ida berujar SE yang dikeluarkannya sejatinya hanya referensi untuk menentukan UMP. "Sehingga kalau ada pertimbangan lain, daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent," ujar dia kepada Tempo, Ahad, 1 November 2020.

Baca lebih lengkap tentang UMP di sini.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT