Protes Ucapan Presiden Prancis, Muhammadiyah Pilih Pendekatan Diplomatik
TEMPO.CO | 01/11/2020 17:47
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi lokasi penikaman di Gereja Notre Dame, Nice, Prancis, 29 Oktober 2020. Seorang pria bersenjata tajam membunuh tiga warga di lokasi tersebut. REUTERS/Eric Gaillard/Pool
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi lokasi penikaman di Gereja Notre Dame, Nice, Prancis, 29 Oktober 2020. Seorang pria bersenjata tajam membunuh tiga warga di lokasi tersebut. REUTERS/Eric Gaillard/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - PP Muhammadiyah mengecam ucapan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Meski begitu, mereka belum mau mengikuti imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyerukan memboikot produk asal Prancis sebagai bentuk protes.

"Muhammadiyah memahami dan mengapresiasi sikap dan pernyataan MUI. Masalahnya adalah pada pelaksanaan dan efektivitasnya," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, saat dihubungi Tempo, Ahad, 1 November 2020.

Meski begitu, Mu'ti mengatakan Muhammadiyah tetap mengecam Presiden Emmanuel Macron. PP Muhammadiyah merupakan salah satu ormas yang diundang Presiden Joko Widodo, sebelum ia menyatakan kecaman terhadap ucapan Macron, kemarin, Sabtu, 31 Oktober 2020.

"Muhammadiyah lebih memilih pendekatan diplomatik dengan mempercayakan sikap politik melalui Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri," kata Mu'ti.

Macron mendapat sorotan keras dari berbagai pihak, termasuk Indonesia, atas ucapan bahwa Islam merupakan agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Hal ini diungkapkan Macron setelah terjadinya pembunuhan terhadap salah satu warga Prancis oleh ekstrimis.

Merespon hal ini, kemarin MUI menyerukan agar umat Islam Indonesia dan dunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari Prancis lantaran Macron menolak meminta maaf atas kartun Nabi Muhammad SAW. MUI juga mendesak pemerintah Indonesia memberikan tekanan dan peringatan keras serta menarik sementara Duta Besar Republik Indonesia di Paris.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT