Wakil Ketua MPR RI Kecam Keras Sikap Presiden Prancis
TEMPO.CO | 31/10/2020 16:33
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih dikenal dengan Empat Pilar MPR di Kampus UGM, Bulaksumur, Kota Yogyakarta, 26 Oktober 2020.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih dikenal dengan Empat Pilar MPR di Kampus UGM, Bulaksumur, Kota Yogyakarta, 26 Oktober 2020.

INFO NASIONAL-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengecam keras sikap yang ditunjukkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Pasalnya, Presiden Prancis ini tetap membiarkan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung di Prancis dengan dalih kebebasan berekspresi.

Syarief Hasan memandang bahwa kartun yang menistakan Nabi Muhammad SAW bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi yang dibenarkan. “Prancis sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi harusnya menempatkan penghormatan kepada agama dan kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mesti dijunjung tinggi,” katanya.

Apalagi putusan Pengadilan HAM Eropa pada 25 Oktober 2018 yang berkedudukan di Kota Strasbourg Prancis menetapkan bahwa penistaan terhadap agama bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi. “Sebagai negara yang menjunjung hukum dan HAM, harusnya Prancis mengambil langkah sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa,” ucapnya.

Ia menegaskan agar Presiden Prancis segera menghentikan pemantik masalah yang semakin meluas ini. “Presiden Prancis harusnya lebih bijak melihat bahwa umat muslim dunia terluka dengan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW," katanya.

Syarief menambahkan, Presiden Prancis harus menghentikan masalah ini. Selain itu, harus menarik seluruh pernyataan yang sering menyudutkan Islam dan menciptakan kegaduhan dunia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong agar Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas menyikapi permasalahan tersebut. “Pemerintah Indonesia yang telah memanggil Duta Besar Prancis harus memastikan pesan Indonesia benar-benar didengarkan, sehingga tidak menimbulkan polemik yang kontraproduktif di tengah Pandemi Covid-19”, katanya.

Syarief Hasan juga berpesan kepada seluruh pemimpin di dunia untuk menjaga hak kelompok minoritas, khususnya hak beragama dan memeluk kepercayaan. Hal ini berdasarkan resolusi Dewan HAM PBB di Jenewa pada 26 Maret 2009 yang menegaskan agar setiap negara menjunjung tinggi hak setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan perasaan aman. "Sehingga, negara-negara di dunia harus menjunjung tinggi resolusi tersebut,” ucapnya.

Syarief juga mendorong agar pesan kedamaian sebagai ciri khas dari Islam yang rahmatan lil alamin digaungkan di tengah umat muslim. Menurutnya, aspirasi umat muslim dunia harus disampaikan dengan bijak dan jangan mudah terprovokasi. 

"Kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat dan pembawa pesan damai bagi seluruh alam semesta, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW," katanya, menjelaskan.

Ia juga menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan narasi dan aspirasi muslim dunia. Oleh karena itu, Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan bargaining position sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. "Ini untuk membawa pesan Islam dunia dan mewujudkan tujuan negara Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia,” katanya. (*)


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT