18 Provinsi Disebut Sudah Sepakat Tak Naikkan Upah Minimum 2021
TEMPO.CO | 29/10/2020 07:26
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan dalam peresmian Indonesia Digital Entrepreneurship Summit, di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (23/10).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan dalam peresmian Indonesia Digital Entrepreneurship Summit, di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (23/10).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para Gubernur se-Indonesia menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat pandemi COVID-19.

"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," katanya di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2020..

Hingga saat ini 18 provinsi di Tanah Air telah menyepakati surat edaran tersebut. Provinsi tersebut, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya kemerosotan perekonomian nasional. "Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujarnya.

Meskipun pemerintah melalui surat edaran tersebut meminta agar UMP tidak naik, bukan berarti pemerintah diam saja. Sebab, hingga kini pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja.

Ia mengatakan dalam surat edaran tersebut Kemnaker hanya meminta kepada gubernur untuk tidak menaikkan UMP 2021, namun kepala daerah tentunya juga akan melihat perekonomian di daerah masing-masing.

"Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum provinsi," ujar dia.

UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

ANTARA

Baca juga: Organisasi Pekerja Berharap Para Gubernur Naikkan Upah Minimum hingga 2 Persen


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT