Belanja Triwulan III Melesat, Sri Mulyani: Untuk Pemulihan Ekonomi dan Dana Desa
TEMPO.CO | 27/10/2020 17:26
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Pere
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan, sinkronisasi dan memangkas regulasi yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja pemerintah meningkat sangat tinggi pada triwulan III 2020. 

"Pertumbuhannya adalah 15,5 persen year on year," kata Sri Mulyani dalam koferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK secara virtual, Selasa, 26 Oktober 2020.

Pemerintah, kata dia, telah membelanjakan Rp 1.141,1 triliun atau 67,2 persen dari total anggaran yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

"Belanja yang meningkat tajam dalam program pemulihan ekonomi nasional juga disertai percepatan penyaluran transfer dana ke daerah dan dana desa atau TKDD," ujarnya.

Sedangkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.159 triliun atau 68,2 persen dari target yang tercantum dalam Perpres nomor 72 Tahun 2020. Dalam hal ini, kata dia, pendapatan negara mengalami pertumbuhan negatif 13,7 persen secara year on year.

Pendapatan yang menurun itu, seiring dengan kontraksi pada penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

"Hal itu yang mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi dan peningkatan pemanfaatan stimulus atau insentif perpajakan dalam program pemulihan ekonomi nasional," kata dia.

Secara keseluruhan defisit Anggaran Pendapan dan Belanja Negara pada akhir triwulan III 2020 mencapai Rp 682,1 atau 4,16 persen dari Produk Domestik Bruto.

Ke depan, kata Sri Mulyani, pemerintah akan terus mendorong pelaksaaan APBN sampai akhir 2020, sehingga APBN menajdi support terhadap proses pemulihan ekonomi.

"Dan sekaligus fokus kita di Kemenkeu adalah mulai melakukan persiapan pelaksanaan APBN 2021, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional," ujar dia.

Baca: Sri Mulyani Sebut Pandemi Membuktikan Negara Tidak Bisa Bekerja Sendiri

HENDARTYO HANGGI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT