Perpustakaan MPR Jalin Kerja Sama dengan Universitas Kuningan
TEMPO.CO | 24/10/2020 11:41
Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, SE, MM,
Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, SE, MM,

INFO NASIONAL-Setelah sempat terhenti karena pandemi Covid-19, Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kali ini MPR menjalin kerja sama dalam tata kelola perpustakaan dengan Universitas Kuningan. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi dan publikasi antara Perpustakaan MPR dan Universitas Kuningan (Uniku).

Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) berlangsung di Gedung Student Center Iman Hidayat Universitas Kuningan, di kota Kuningan, Jawa Barat, pada Jumat, 23 Oktober 2020. Penandatanganan MoU antara MPR RI diwakili Siti Fauziah selaku Kepala Biro Humas Setjen MPR dan Universitas Kuningan diwakili Rektor Uniku Dikdik Harjadi.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Yusniar selaku Kepala Perpustakaan MPR Yusniar dan Ketua Perpustakaan Uniku Ngatimin, serta Dekan Fakultas Hukum Uniku Haris Budiman. Penandatanganan naskah kerja sama MoU dan MoA ini disaksikan oleh Pimpinan Yayasan Sang Adipati Kuningan.

Sebagai langkah awal, kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Pustaka Akademik, yaitu kegiatan bedah buku yang mengulas karya ilmiah atau tesis dari mahasiswa Universitas Kuningan. Dalam Pustaka Akademik ini dibedah skripsi berjudul "Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Hak Angket DPR terhadap KPK)" dengan pembicara Wakil Dekan I Fakultas Hukum Uniku, Suwari Akhmaddhian.

Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah mengatakan, kolaborasi ini saling menguntungkan kedua belah pihak, khususnya dalam hal pertukaran informasi. "Nanti ada jalinan kerja sama antarperpustakaan dan masing-masing bisa sharing. Perguruan tinggi dan mahasiswa bisa memanfaatkan koleksi buku di Perpustakaan MPR," ujarnya.

Siti menambahkan, ke depannya MPR akan terus menjalin kerja sama dengan perpustakaan di berbagai kampus di Indonesia. Sebelumnya, pada awal September 2020 MPR mengadakan Pustaka Akademik dan bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). "Kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Kita melihat karya tulis atau tesis yang berhubungan dengan konstitusi untuk bedah Pustaka Akademik," katanya.

Melalui kegiatan Pustaka Akademik ini, lanjut Siti, MPR ingin memperkenalkan Perpustakaan MPR kepada mahasiswa. Sebab masih banyak mahasiswa mungkin tidak mengetahui MPR mempunyai perpustakaan yang cukup lengkap. "Ada koleksi buku-buku khas produk MPR yang tidak diperjualbelikan dan tidak ada di pasar, tetapi dibutuhkan mahasiswa fakultas hukum," katanya.

Salah satu koleksi menarik yang bisa dijumpai di Perpustakaan MPR, yaitu buku rangkuman Risalah Sidang-Sidang Amandemen UUD 1945 yang berlangsung pada 1999 hingga 2002. Buku-buku yang berisi risalah amandemen pertama hingga amandemen keempat ini banyak dicari mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum. Buku-buku ini hanya ada di Perpustakaan MPR.

"Melalui kegiatan ini kita ingin memperkenalkan publikasi Perpustakaan MPR dan produk-produk dari MPR. Mahasiswa baik perseorangan maupun kelompok, bisa berkunjung ke perpustakaan MPR," katanya, menambahkan.

Sementara itu, Rektor Uniku Dikdik Harjadi mengapresiasi kerja sama dengan MPR. Melalui kerja sama ini produk-produk atau publikasi MPR bisa disebarluaskan di perguruan tinggi. Hal ini tentu akan memudahkan bagi mahasiswa dan dosen mengakses koleksi buku di Perpustakaan MPR sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan ketatanegaraan. 

"Kehadiran MPR bisa saling bersinergi dengan Perpustakaan Uniku, sehingga produk dan publikasi MPR bisa diketahui para mahasiswa dan akademisi di Uniku," ujarnya. Dikdik menambahkan, kerja sama ini bisa ditindaklanjuti dengan program-program yang lebih konkret, baik dengan perpustakaan universitas maupun perpustakaan fakultas hukum. (*)


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT