Pengerjaan MRT Fase 2 A, Direktur Utama: Kontraktor Jepang Terlalu Konservatif
TEMPO.CO | 19/10/2020 09:38
(kiri ke kanan) Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim, Komisaris Utama MRT Muhammad Syaugi, dan Direktur Utama MRT William Sabandar saat meninjau pengerjaan proyek MRT Fase 2 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2020. TEMPO/Lani D
(kiri ke kanan) Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim, Komisaris Utama MRT Muhammad Syaugi, dan Direktur Utama MRT William Sabandar saat meninjau pengerjaan proyek MRT Fase 2 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2020. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta William Sabandar menilai, kontraktor Jepang kerap tak siap mengambil risiko pembangunan untuk proyek MRT Fase 2 A rute Bundaran HI-Kota. Sebab, minat peserta lelang dari Negeri Sakura itu rendah dengan pelbagai alasan.

Di sisi lain, PT MRT Jakarta mau tak mau menggandeng kontraktor Jepang. Hal ini mengingat proyek MRT Fase 2A dibiayai Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance (JICA ODA) Loan dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan).

"Namun demikian, ternyata kontraktor Jepang terlalu konservatif dan tidak siap untuk mengambil risiko pembangunan di area Fase 2," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu malam, 18 Oktober 2020.

William menuturkan, ada kendala pada pengadaan paket kontrak CP202 untuk pengerjaan stasiun Harmoni-Mangga Besar, CP205 sistem perkeretaapian dan rel, serta CP206 untuk pengadaan kereta alias rolling stock.

Menurut dia, pengadaan CP202 gagal karena risiko konstruksi lapangan yang cukup tinggi. Pandemi Covid-19 juga memicu peserta lelang meminta waktu penyelesaian proyek lebih panjang.

Sementara pengadaan CP205 telah empat kali diperpanjang. Peserta lelang asal Jepang menganggap pengerjaan MRT Fase 2A berisiko tinggi karena pandemi Covid-19.

Selain itu, peserta lelang meminta perpanjangan waktu karena ada isu kebijakan penggunaan produk komunikasi yang tak bisa disediakan kontraktor Jepang. Alasan teranyar, lanjut dia, peserta lelang mempertimbangkan risiko interfacing antar pekerjaan paket sipil dan paket sistem perkeretaapian.

Akan tetapi, William beranggapan, masing-masing pihak, tak terkecuali kontraktor, harus bertanggung jawab dengan risiko interfacing antar paket pekerjaan. Tanggung jawab serupa juga berlaku pada proyek sebelumnya, yakni MRT Fase 1 atau pembangunan kereta bawah tanah di negara lain.

Untuk itu, PT MRT Jakarta memutuskan bahwa pemasukan penawaran CP205 tetap pada 26 Oktober 2020. "Kami meminta komitmen penuh dan realisasi dari para peserta lelang untuk dapat memasukan penawaran pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut,” jelas dia.

Terakhir, kontraktor Jepang tidak tertarik dengan pengadaan CP206. Kontraktor, lanjut William, beralasan banyak proyek lain di pasar domestik Jepang dan regional Asia. Jumlah pemesanan MRT Jakarta juga dirasa terlalu sedikit.

William mengharapkan pemerintah Jepang mendorong pelaku industri perkeretaapian di wilayahnya agar terlibat dalam proyek MRT Jakarta Fase 2A .

"Jika minat pelaku industri di Jepang kurang maka opsi pengadaan melibatkan kontraktor internasional lainnya dari luar Jepang kiranya dapat dibuka dan disetujui bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang," tutur dia.

Proyek MRT Jakarta Fase 2 terdiri dari Fase 2A (Bundaran HI-Kota) dan Fase 2B yang melanjutkan lintasan hingga ke depo di Ancol Barat, Jakarta Utara. Total akan ada delapan stasiun bawah tanah dengan panjang 7,8 kilometer.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT