Kajian ICW: Rata-rata Vonis Persidangan Korupsi Hanya 3 Tahun
TEMPO.CO | 11/10/2020 17:27
Peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nichola dan peneliti Indonesia Corruption Indonesia Kurnia Ramadhana dalam diskusi Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 di kantor ICW, Jakarta, Ahad, 12 Mei 2019. TEMPO/M Rosseno Aji
Peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nichola dan peneliti Indonesia Corruption Indonesia Kurnia Ramadhana dalam diskusi Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 di kantor ICW, Jakarta, Ahad, 12 Mei 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan tren vonis persidangan perkara korupsi pada semester I tahun 2020 masih mengecewakan.

"Masyarakat tidak akan puas melihat data rata-rata hukuman pelaku korupsi hanya sekedar 3 tahun," kata Kurnia dalam konferensi pers, Ahad, 11 Oktober 2020.

Dalam pemantauan ICW sepanjang Januari-Juni 2020, rata-rata vonis pada pengadilan tindak pidana korupsi adalah 2 tahun 11 bulan, pada pengadilan tinggi (banding) 3 tahun 6 bulan, dan Mahkamah Agung (kasasi atau peninjauan kembali) 4 tahun 8 bulan.

Kurnia mengatakan, ICW memahami bahwa tidak semua tindak pidana memiliki kesamaan hukuman. Misalnya, tindak pidana korupsi yang terkait kerugian negara (Pasal 2 dan Pasal 3) dapat dikenakan hukuman maksimal sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sedangkan tindak pidana korupsi berupa suap (Pasal 5 dan Pasal 11) dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Untuk itu, ICW telah merata-ratakan seluruh terdakwa yang dikenakan tindak pidana suap. Hasilnya, terdapat 74 terdakwa yang dikenakan Pasal 5 dan 11. Jika dirata-rata, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terbilang rendah, yaitu 1 tahun 7 bulan penjara. "Jauh dari teori pemberian efek jera yang maksimal," katanya.

Menurut Kurnia, problematika disparitas hukuman ini dapat dicegah dengan merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, Pasal 11 dan Pasal 12 yang mengatur tentang penyelenggara yang menerima suap namun hukumannya sangat berbeda. Pasal 11 hanya 5 tahun, sedangkan Pasal 12 dapat dipidana 20 tahun bahkan seumur hidup.

"Subyek hukumnya merupakan penyelenggara negara
maka semestinya tidak lagi dihukum ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 11," kata dia.

FRISKI RIANA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT