Fasum Dirusak saat Demo UU Cipta Kerja, PDIP Sindir Kepala Daerah yang Diam Saja
TEMPO.CO | 11/10/2020 14:12
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan prihatin atas terjadinya perusakan sarana publik ketika demo menolak Undang-Undang atau UU Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020 lalu. Ia lebih prihatin lagi adanya perusakan yang didiamkan kepala daerahnya.

Hasto menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan perlawanan terhadap Anarko. Dalam video yang tersebar sebelumnya Risma nampak naik pitam terhadap sekelompok demonstran yang dituding telah merusak fasilitas umum di Surabaya. Tanpa menyebut nama, Hasto mengatakan ada kepala daerah lain yang justru tenang menanggapi rusaknya fasilitas umum. DKI Jakarta adalah kota yang mengalami kerusakan paling parah usai demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

"Kami heran ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok anarko," tuturnya dalam keterangan tertulis, Ahad 11 Oktober 2020.

Ia menyebut akar persoalan perusakan fasilitas umum adalah pendidikan budi pekerti, disiplin, dan keteladanan. Pendidikan menurutnya dapat meningkatkan derajat keadaban suatu bangsa.

Politikus PDIP ini menuding yang merusak fasilitas publik tersebut adalah kelompok anarko. "Anarko telah hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban. Merusak fasilitas publik, kedepankan budaya anarkis serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah," kata Hasto.

Sebelumnya polisi menyebut Kelompok anarko sebagai biang rusuh dalam unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Pada Jumat pekan lalu, ada 1.192 orang ditangkap. Mereka hendak berunjuk rasa di sekitar Istana Negara dan DPR.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan polisi menangkap mereka karena ada indikasi akan berbuat anarkis. "Dari pengalaman sebelumnya memang ada demo dan berakhir kerusuhan, ada indikasi itu ditunggangi oleh orang-orang yang memang anarko,” kata Yusri di kantornya, Jumat, 9 Oktober 2020.

Pada Rabu lalu, 7 Oktober 2020, polisi juga menangkap 251 orang yang disebut sebagai bagian dari kelompok anarko dan pemuda pengangguran. Anarko kerap dikaitkan dengan kekerasan.

FIKRI ARIGI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT