Mahasiswa Ikut Demo Omnibus Law, Kemendikbud: Kami Tak Larang, Hanya Ingatkan
TEMPO.CO | 11/10/2020 11:48
Pendemo mengangkat poster lucu saat demo buruh bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sukabumi di lapangan Merdeka, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 7 Oktober 2020. Dalam aksi tolak pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR, pendemo terlihat membawa poster bern
Pendemo mengangkat poster lucu saat demo buruh bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sukabumi di lapangan Merdeka, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 7 Oktober 2020. Dalam aksi tolak pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR, pendemo terlihat membawa poster bernada lucu. ANTARA/Iman Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menanggapi kritik sejumlah pihak terhadap surat edaran yang mengimbau mahasiswa  tak terlibat demonstrasi menolak omnibus law Undang-undang atau UU Cipta Kerja.

Kemendikbud menampik mengekang kebebasan berpendapat karena menerbitkan edaran tersebut. "Sifatnya himbauan. Tidak ada kekangan apalagi larangan untuk demo," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam saat dihubungi Tempo pada Ahad, 11 Oktober 2020.

Menurut Nizam, surat edaran itu ia keluarkan untuk tujuan mengingatkan agar kampus menjadi lembaga intelektual, garda penjaga kebenaran dengan kemampuan akademik dan kajian ilmiahnya.

"Membawa adik-adik menjadi intelektual muda yang kritis, tidak harus dengan turun ke jalan, apalagi di saat pandemi. Saya hanya mengingatkan kampus melindungi keselamatan dan kesehatan adik-adik mahasiwa," ujar Nizam.

Mahasiswa merupakan salah satu unsur yang meramaikan rentetan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di daerah maupun di DKI Jakarta pada Kamis, 8 Oktober lalu. Sehari setelah itu, Kemendikbud mengeluarkan surat bernomor 1035/E/KM/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 yang diteken Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam.

"Mengimbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/ penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i di masa pandemi ini," bunyi surat itu.

Kampus kemudian diminta mensosialisasikan UU Cipta kerja dan mendorong mahasiswa melakukan kajian akademis untuk disampaikan kepada pemerintah dan DPR melalui mekanisme lain. Dosen juga diminta mendorong mahasiswa melakukan pendekatan yang intelektual jika ingin mengkritik UU Cipta Kerja.

Aliansi Akademisi mengecam surat itu. Mereka justru menyerukan agar kampus mendukung aksi demonstrasi.

"Mendorong perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk mendukung aksi demonstrasi dan mendorong insan akademik perguruan tinggi aktif mengkritisi dan membantah berbagai disinformasi yang disebarkan oleh berbagai pihak untuk mengelabui publik mengenai bahaya UU Cipta Kerja," demikian keterangan tertulis aliansi.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT