Omnibus Law Dinilai Bakal Timbulkan Backlog Penanganan Covid-19, Apa Sebabnya?
TEMPO.CO | 10/10/2020 21:46
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan S
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Gelombang kritikan terhadap substansi dari UU Omnibus Law Cipta Kerja belum berhenti. Kali ini, kritikan datang dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), yang menyesalkan pengesahan Omnibus Law di masa pandemi Covid-19.

Pengesahan UU sapu jagat ini dinilai dapat berimbas pada kualitas dan jaminan terhadap keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan. Selain itu, imbas pada perizinan pendirian usaha sektor kesehatan.

"Berpotensi menciptakan backlog (tumpukan antrean) dalam penanganan pandemi," kata Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2020.

Sebelumnya, Omnibus Law resmi disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Sebelum CISDI, berbagai organisasi sudah melayangkan kritik atas UU ini, mulai dari buruh, pemuka agama, hingga akademisi.

Olivia mengatakan bahwa mereka sudah mempelajari draf dokumen RUU Omnibus Law yang dipublikasikan pada Februari 2020. Selain itu, mereka juga masih terus mempelajari perkembangannya dalam dokumen terbaru yang banyak beredar di publik.

Dalam naskah terbaru, Olivia menyebut Omnibus Law mewajibkan fasilitas kesehatan memperoleh izin usaha dari pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan. Namun, CISDI menangkap bahwa dominasi pemerintah pusat dalam setiap pengambilan keputusan menjadi narasi utama Omnibus Law.

Contohnya saja perizinan satu pintu yang harus melalui sistem perizinan online (Online Single Submission atau OSS) yang berada di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kata Olivia, proses birokrasi yang terpusat berpotensi menciptakan backlog pada setiap pengambilan keputusan di sektor kesehatan. "Yang harusnya dapat dilakukan dengan cepat dan tanggap," ujarnya.

Selain itu, CISDI juga mengkhawatirkan belum jelasnya bagaimana alur koordinasi untuk proses ini dilakukan. Sehingga, kondisi ini berpotensi membuat proses kajian teknis mendalam oleh kementerian dan lembaga teknis yang berwenang dan memiliki keahlian akan terlewatkan. "Hanya demi mempercepat izin berusaha,” tambah Olivia.

Selain itu, CISDI juga memiliki kekhawatiran bahwa Omnibus Law bakal mempermudah perusahaan alih daya (outsourcing) melalui penetapan upah minimum per jam. Jika hal ini diterapkan di lapangan, maka mekanisme outsourcing akan mengurangi keterikatan pemberi kerja untuk memenuhi jaminan sosial.

Dengan demikian, Olivia menyebut pilar sistem kesehatan nasional di masa pandemi bisa menjadi semakin lemah. "Akibat minimnya jaminan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan,” ujar Olivia.

Baca: Kewajiban 30 Persen Hutan Hilang di Omnibus Law, Menteri LHK: Justru Lebih Ketat


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT