Ma'ruf Amin Disebut Maafkan Pengunggah Foto, Polri: Proses Hukum Tetap Jalan
TEMPO.CO | 06/10/2020 09:48
Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 11 Maret 2020. KIP Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 11 Maret 2020. KIP Setwapres

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menyebutkan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memaafkan Sulaiman Marpaung, tersangka yang menggunggah fotonya bersama aktor film dewasa asal Jepang Shigeo Tokuda atau oleh netizen Indonesia disebut Kakek Sugiono.

Meski begitu, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono, penyidik akan tetap melanjutkan proses hukum Sulaiman. "Wapres sudah memafkan, tentunya kami tetap berjalan di atas rel. Penyidik akan berpedoman pada KUHAP," ucap Awi saat dikonfirmasi pada Selasa, 6 Oktober 2020.

Adapun apabila Ma'ruf Amin mengirimkan surat secara resmi, maka hal itu akan menjadi pertimbangan penyidik apakah kasusnya dihentikan atau tetap berlanjut. "ini kalau nanti ada permohonan maaf misalnya terkait sudah dimaafkan, itu diproses penyidik bagaimana hasil gelar, semuanya prerogatif penyidik," kata Awi.

Sulaiman ditangkap oleh penyidik di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, pada 2 Oktober 2020. Ia langsung dibawa ke Gedung Badan Reserse Kriminal, Jakarta Selatan.

Sulaiman pun meminta maaf secara terbuka kepada mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu. "Saya mohon maaf kepada Pak Kiai tentang yang telah saya lakukan. Saya khilaf dan saya berharap kepada Pak Kiai untuk saya diberikan maaf," ujar Sulaiman begitu tiba di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Oktober 2020.

Atas perbuatannya itu, Sulaiman diancam Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT