Viral Konser Calon Kepala Daerah PDIP di Wakatobi, Bawaslu: Itu Saat Pendaftaran
TEMPO.CO | 04/10/2020 11:12
Ketua Bawaslu Abhan (tengah) didampingi oleh (kiri-kanan) anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpose saat akan memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Dari
Ketua Bawaslu Abhan (tengah) didampingi oleh (kiri-kanan) anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpose saat akan memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Dari hasil pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN sebanyak 6.492 pendukung dan sebanyak 4.411 penyelenggara pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah video konser musik calon kepala daerah Kabupaten Wakatobi di Pilkada 2020 beredar di media sosial.

Video berdurasi 1 menit itu memperlihatkan adanya kerumunan massa yang memakai kaos merah. Ada juga seorang pemuda mengenakan kaos hitam bertuliskan Ganti Bupati Wakatobi.

Sekeliling panggung konser dipenuhi bendera PDIP dan Partai NasDem. Di video tersebut juga tampak sosok calon Wakil Bupati Wakatobi Ilmiati Daud.

Video konser itu mengundang perhatian dari Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. “Politik itu penting kita setuju , tapi nyawa bangsaku lebih penting lagi menurutku dari itu. Selamatkan ya Tuhan negeriku dan bangsaku,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 Oktober 2020.

Ketua Bawaslu Abhan memastikan video yang viral itu bukan terjadi di tahapan kampanye. “Itu video peristiwa sudah lama saat pendaftaran calon tanggal 4-6 September, sebelum PKPU Nomor 13 Tahun 2020 diundangkan,” kata Abhan kepada Tempo, Ahad, 4 Oktober 2020.

Abhan mengaku sudah menegur calon kepala daerah yang mengadakan kegiatan pengumpulan massa di saat pandemi Covid-19. Namun, ia menyerahkan kepada kepolisian jika ingin memproses pidananya. Sebab, kegiatan konser baru resmi dilarang pada tahapan kampanye yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. “Kewenangan polisi kalau mau memproses pidananya,” kata dia.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT