PSBB Ketat, Satpol PP Tak Bisa Halau Warga DKI Cari Hiburan di Bodebek
TEMPO.CO | 02/10/2020 22:07
Personel Satpol PP menggelar Operasi Tertib Masker di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (27/9/2020). Berdasarkan data Litbang Satpol PP DKI Jakarta sejak Senin (14/9) tercatat sebanyak 19.361 warga menerima sanksi sosial dan 1.449 warga membayar denda den
Personel Satpol PP menggelar Operasi Tertib Masker di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (27/9/2020). Berdasarkan data Litbang Satpol PP DKI Jakarta sejak Senin (14/9) tercatat sebanyak 19.361 warga menerima sanksi sosial dan 1.449 warga membayar denda dengan total Rp229.575.000 karena melanggar aturan PSBB tidak mengenakan masker. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Satpol PP DKI Jakarta mengaku tidak bisa menghalau warga Ibu Kota untuk mencari hiburan ke daerah penyangga Bogor, Depok, Bekasi atau daerah lain selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat Jakarta yang berlangsung sejak 14 September 2020.

"Tidak ada (untuk menghalau warga), tapi yang ada adalah operasi gabungan di perbatasan yang berkenaan dengan operasi tertib masker. Saat ini dilakukan di Kota Depok bekerjasama dengan Satpol PP Jabar dan Kota Depok.

Kemudian ada operasi tertib masker juga gabungan dengan Kota Bekasi," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020.

Menurut Arifin, operasi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan sesering mungkin ini, akan terus berlangsung. "Nanti dijadwalkan (untuk operasi gabungan), akan dilanjutkan," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mengakui adanya pergerakan warganya ke daerah penyangga selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta jilid II.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pelaksanaan PSBB jilid II memang lebih ketat dibanding PSBB transisi. Saat PSBB transisi, pemerintah daerah mengizinkan usaha non esensial mempekerjakan karyawannya di tempat kerja sebesar 50 persen, kemudian saat PSBB Jakarta jilid II dikurangi menjadi 25 persen.

Selanjutnya, selama PSBB transisi pemerintah mengizinkan tempat pariwisata outdoor beroperasi, kemudian restoran, rumah makan serta kafe diizinkan melayani makan di tempat.

Namun saat PSBB ketat, tempat pariwisata itu ditutup dan restoran, rumah makan serta kafe dilarang melayani dine in, kecuali diantar atau pesan melalui ojek daring.

"Sesungguhnya mobilitas warga (di Jakarta) menurun, seiring dengan penutupan unit usaha dan unit kegiatan. Kemudian yang berikutnya, memang ada pergerakan warga Jakarta yang keluar ke sekitar Jakarta," kata Riza di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2020.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT