Trending Bisnis: Jokowi Akan Warisi Utang Besar hingga Obat Covid-19 Kalbe Farma
TEMPO.CO | 02/10/2020 06:33
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis, 1 Oktober 2020, dimulai dari kritik ekonom Indef atas kebijakan Presiden Jokowi terkait utang. Selain itu ada soal Bos PT Kalbe Farma yang secara resmi mengumumkan harga obat Covid-19.

Ada juga soal Menteri Tenaga Kerja yang menyebutkan hanya menyalurkan subsidi gaji ke 12,4 juta pekerja atau di bawah target hingga Bank Indonesia yang merilis ketentuan uang muka bagi pemberian kredit kendaraan bermotor ramah lingkungan menjadi 0 persen.

Selain itu ada soal siapa saja yang berhak mendapat subsidi bunga KPR dan KKB dan listrik golongan tegangan rendah dapat menikmati diskon tarif listrik per 1 Oktober 2020. Keenam topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co:

1. Indef: Presiden Jokowi Akan Wariskan Utang yang Sangat Besar

Utang pemerintah yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir untuk penanganan pandemi Covid-19, akan menjadi beban besar bagi generasi mendatang.

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan peningkatan utang pemerintah yang naik signifikan mulai terjadi pada era Presiden Joko Widodo.

"Jadi setiap tahun ke depannya Indonesia bayar utang kira-kira Rp1.000 triliun, ini 1.500 persen dari anggaran untuk pendidikan, katanya, Kamis 1 September 2020.

Didik mencontohkan, jumlah utang Indonesia pada 2019 mencapai sekitar Rp921 triliun, Rp275 triliun untuk membayar bunga utang dan Rp475 triliun untuk membayar pokok utang. Padahal, utang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak lebih dari Rp500 triliun.

Baca selengkapnya mengenai utang di sini.

2. Bos Kalbe Farma Resmi Umumkan Harga Obat Covid-19 Rp 3 Juta per Dosis

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk. Vidjongtius secara resmi menyebutkan harga obat antivirus Covifor atau Remdesivir yang dikerjasamakan dengan perusahaan asal India Hetero yakni PT Amarox Pharma Global. "Harga sekitar Rp 3 juta per pile (dosis), dan harga sangat tergantung dengan volume," ujarnya, di Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020.

Menurut Vidjongtius, harga obat Covid-19 itu bisa berubah di kemudian hari bila volume permintaannya meningkat. "Harga sangat tergantung dengan volume. Jika volumenya meningkat, harga bisa ditinjau kembali,” ucapnya.

Sebelumnya Gilead Science Inc. pada Juni lalu mengumumkan harga obat antivirus Remdesivir ini dipasarkan dengan harga US$ 2.340 atau Rp 33 juta per pasien untuk pengobatan selama 5 hari.

Gilead memperluas voluntary non-exclusive license kepada Hetero untuk memproduksi dan mendistribusikan Remdesivir di 127 negara. Indonesia termasuk dalam 127 negara itu dalam rangka memperluas akses ke pengobatan Covid-19.

Simak selengkapnya mengenai obat Covid-19 di sini.

3. Tak Capai Target, Subsidi Upah Hanya Disalurkan ke 12,4 Juta Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperkirakan kementeriannya hanya dapat menyalurkan bantuan subsidi upah kepada 12,4 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Angka tersebut sesuai dengan data yang telah divalidasi dan diserahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

"Kira-kira dana ini kami gunakan untuk 12,4 juta dan sisanya dikembalikan ke kas negara," ujar Ida Fauziyah dalam konferensi video, Kamis, 1 Oktober 2020.

Semula, pemerintah menargetkan subsidi upah dengan nilai total Rp 2,4 juta per orang itu akan diserahkan kepada 15,7 juta pegawai. Namun, karena penerima tak mencapai jumlah itu, Ida mengatakan, sisa dana subsidi gaji itu akan diserahkan ke bendahara negara untuk selanjutnya diserahkan kepada guru honorer dan guru ngaji di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Baca selengkapnya mengenai subsidi upah di sini.

4. Mulai Hari Ini DP Kredit Kendaraan Listrik Jadi 0 Persen

Bank Indonesia (BI) merilis ketentuan uang muka bagi pemberian Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor(KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan menjadi 0 persen.

Penyempurnaan itu dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 20/8/2018 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka).

"Berlaku efektif sejak 1 Oktober 2020," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Oktober 2020.

Simak selengkapnya mengenai kendaraan listrik di sini.

5. Sri Mulyani Teken Aturan Subsidi Bunga KPR dan KKB, Siapa Saja yang Berhak?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menandatangani aturan soal subsidi bunga pada debitur kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga atau Subsidi Margin dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini berlaku sejak diundangkan pada 28 September 2020.

Pemberian subsidi bunga pada debitur tersebut dibatasi berdasarkan nilai plafon kredit. Dalam pasal 7 ayat (1) beleid disebutkan penerima subsidi bunga adalah debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang memenuhi persyaratan.

Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan, debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang menerima subsidi bunga harus merupakan UMKM maupun koperasi dengan plafon kredit paling tinggi Rp 10 miliar.

Baca selengkapnya mengenai Sri Mulyani di sini.

6. Mulai Oktober, Golongan Ini Dapat Diskon Tarif Listrik Selama 3 Bulan

Terhitung per hari ini, Kamis 1 Oktober 2020, pelanggan listrik golongan tegangan rendah dapat menikmati penurunan tarif listrik. Penetapan ini berlaku selama tiga bulan, yakni dari Oktober sampai Desember 2020.

Sesuai dengan arahan Menteri ESDM terkait penurunan tariff adjustment, tarif listrik per kWh untuk golongan tegangan rendah yang sebelumnya Rp1.467/kWh kini turun menjadi Rp1.444,70/kWh atau turun Rp22,5/kWh. Adapun keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Executive Vice President Communication and CSR PT PLN (Persero) Agung Murdifi mengatakan, listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat saat ini. Seluruh aktivitas masyarakat ditopang sepenuhnya oleh pasokan listrik.

Simak selengkapnya mengenai tarif listrik di sini.

Baca: OJK: Share4Pay Diduga Lakukan Penipuan Bisnis dengan Iming-iming Bonus Melimpah


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT