Sri Mulyani Jelaskan Anggaran Kesehatan 2021 Tak Hanya Ada di Kemenkes
TEMPO.CO | 29/09/2020 22:19
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan atau Menkes Terawan Agus Putranto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp84,3 triliun untuk kementeriannya di tahun depan. Informasi ini diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah pemerintah dan DPR menyetujui UU APBN 2021 dalam rapat paripurna.

Dalam konferensi pers sesuai rapat, Sri Mulyani menjelaskan anggaran kesehatan tidak hanya berada di Kemenkes semata. Fakta ini yang menurut dia sering salah dibaca oleh masyarakat. 

"Ada beberapa pengamat memberikan komentar seolah-olah belanja untuk kesehatan hanya ada di Kemenkes," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 29 September 2020.

Sri Mulyani tidak menyebutkan jelas pengamat yang Ia maksud. Ia hanya melaporkan bahwa anggaran untuk Kemenkes tahun 2021 termasuk 10 yang terbesar. Anggaran Rp84,3 triliun ini juga naik dari tahun ini yang sebesar Rp78,5 triliun.

Tapi anggaran kesehatan secara umum lebih besar dari itu. Jumlahnya mencapai 6,2 persen dari APBN 2021 yaitu Rp169,7 triliun. 

Memang, kata Sri Mulyani, anggaran kesehatan 2021 ini lebih rendah dari tahun 2020 yang sebesar Rp212,5 triliun. Lantaran pada tahun ini terjadi belanja untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit, kebutuhan tes swab, alat pelindung diri (APD), dan peralatan lainnya.

Sebagian belanja kesehatan tahun ini memang sifatnya sekali jadi dan tidak berulang di tahun depan. Meski demikian, Sri Mulyani menyebut anggaran Rp169,7 triliun di 2021 masih lebih tinggi dari 2019 yang hanya Rp 113,6 triliun.

Peningkatan ini, kata dia, menandakan pemerintah masih berjaga-jaga untuk belanja Covid-19. "Terutama untuk vaksinasi," ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Jaksa Agung Buat Target Penyitaan Aset Skandal Jiwasraya

FAJAR PEBRIANTO


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT