Skema Burden Sharing hingga 2022, Bank Indonesia Siapkan Skenario Baru
TEMPO.CO | 28/09/2020 17:32
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers hasil rapat dewan gubernur BI bulan Januari 2020 di Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Tempo/Tony Hartawan
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers hasil rapat dewan gubernur BI bulan Januari 2020 di Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Skema burden sharing atau menanggung beban bersama antara Bank Indonesia dan pemerintah berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan yang pertama, pada 16 April 2020, akan berlanjut hingga 2022.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya masih terus mengkaji dampak dari penerapan skema burden sharing terhadap inflasi dan neraca keuangan BI. Untuk dampak ke inflasi, BI telah menyiapkan beberapa skenario, misalnya menggeser kelebihan likuiditas di perbankan.

"Skenario seperti itu dipikirkan, kami terus memantau perkembangannya. Belum bisa kami sampaikan sekarang, fokusnya sekarang memulihkan ekonomi," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin 28 September 2020.

Perry menjelaskan, berdasarkan keputusan bersama yang pertama, pembelian SBN oleh BI akan tetap dilanjutkan pada 2021 dan 2022, di mana BI berperan sebagai standby buyer hingga 25 persen dari jumlah yang dilelang pemerintah.

Di samping itu, pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama kedua, telah disepakati hanya berlaku tahun ini. Namun, jika pembelian SBN tidak sepenuhnya terealisasi pada tahun ini, kata Perry akan dialokasikan untuk tahun depan.

"Kalau tidak teralisasi semua, bisa di-carry over tahun depan, kalau realisasinya belum semuanya," kata Perry.

Perry mengatakan, skema burden sharing ini juga akan berdampak pada neraca keuangan BI. Tahun depan, diperkirakan BI akan mengalami defisit hingga Rp21 triliun.

"Kami laporkan di mana memang dari prognosa sampai Agustus, tahun depan BI akan mengalami defisit Rp21 triliun dari surplus tahun ini yang relatif besar," kata dia.

Namun demikian, Perry mengatakan tingkat inflasi saat ini masih sangat rendah. Di samping itu, tren suku bunga global masih terus menurun. Oleh karenanya, BI akan melakukan efisiensi operasi moneter.

"Kalau inflasi rendah, ada ruang suku bunga, tapi masalah stabilitas nilai tukar perlu kita jaga. Kami pandang jalur kuantitas bisa lebih besar," katanya.

Adapun, BI mencatat hingga 24 September 2020, total realisasi pembelian SBN di pasar perdana, termasuk burden sharing untuk pendanaan APBN 2020 mencapai Rp234,65 triliun.

Jika diperincikan, pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan pada 16 April 2020 di pasar perdana sesuai dengan mekanisme pasar telah mencapai Rp51,17 triliun dalam 22 kali lelang yang dilakukan pemerintah.

Sementara, untuk realisasi pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan kedua, pada 7 Juli 2020, untuk public goods telah mencapai Rp183,48 triliun. Berdasarkan kesepakatan, BI membeli SBN untuk public goods sebesar Rp397,56 triliun.

BI juga mencatat realisasi pembelian SBN untuk non-public goods baru mencapai Rp 44,38 triliun dari total sebesar Rp177,03 triliun.

Baca juga: Skema Burden Sharing II, BI Beli Surat Berharga Negara Rp 183,48 Triliun


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT