Cuti Pilkada 2020, Wali Kota Solok Tinggalkan Rumah Dinas
TEMPO.CO | 26/09/2020 14:48
Wali Kota Zul Elfian dan Wakil Wali Kota Solok Reinier yang ikut menjadi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Barat Desember 2020 meninggalkan rumah dinas selama masa cuti. Antara
Wali Kota Zul Elfian dan Wakil Wali Kota Solok Reinier yang ikut menjadi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Barat Desember 2020 meninggalkan rumah dinas selama masa cuti. Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Solok Zul Elfian dan Wakil Wali Kota Solok Reinier yang maju menjadi peserta Pilkada 2020 di Sumatera Barat, meninggalkan rumah dinas selama masa cuti.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomp) Setda Kota Solok, Sumatera Barat, Nurzal Gustim mengatakan wali kota dan wakil wali Kota Solok telah menandatangani secara resmi berita acara penyerahan fasilitas rumah dinas.

"Fasilitas kedua pimpinan daerah tersebut, diserahkan secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Kota Solok Syaiful A. Turut mendampingi, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Muhammad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Dedi Asmar," kata dia Sabtu 26 September 2020.

Selanjutnya, ia menyebutkan pada kegiatan tersebut juga hadir Kepala Bagian Umum Zulferi, Kepala Bagian Pemerintahan Hendri, serta perwakilan dari Inspektorat.

Ia mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sehubungan dengan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama.

"Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang," kata dia.

Ia juga mengatakan hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

"Kemudian memuat ketentuan yang menegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara," kata dia menjelaskan.

Lebih lanjut ia mengatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam menjalankan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT