Penambangan Pasir Laut, AJI Makassar Kecam Fitnah ke Walhi Sulsel
TEMPO.CO | 25/09/2020 21:31
Sejumlah aktivis melakukan aksi melawan Asap  di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, 27 Agustus 2018. Dalam aksinya Walhi menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan kawasan Hutan dan ekosistem rawa gambut agar peristiwa keba
Sejumlah aktivis melakukan aksi melawan Asap  di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, 27 Agustus 2018. Dalam aksinya Walhi menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan kawasan Hutan dan ekosistem rawa gambut agar peristiwa kebakaran hutan tidak terulang kembali di Indonesia. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen Makassar mengecam fitnah kepada Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sulawesi Selatan terkait aksi menolak penambangan pasir laut di Kodingareng. AJI menyatakan video berisi klaim bahwa organisasinya dimanfaatkan Walhi Sulawesi Selatan dalam kasus nelayan Kodingareng adalah palsu dan upaya merusak nama baik organisasi Walhi serta AJI.

“Walhi Sulsel tidak pernah memanfaatkan AJI Makassar dalam kasus tersebut,” kata Ketua AJI Makassar Nurdin Amir lewat keterangan tertulis, Jumat, 25 September 2020.

Konten video yang dimaksud Amir diunggah di Facebook oleh akun yang menamakan diri Komunitas Tanpa Pamrih pada 15 dan 21 September 2020. Dua video itu berjudul ‘WALHI terus mengorbankan masyarakat Kodingareng! Stop Provokasi Warga! Stop Adu domba warga!!!’ dan ‘BIARKAN NELAYAN KODINGARENG TENANG MENCARI NAFKAH!!!’.

Nurdin mengatakan AJI mendukung upaya advokasi yang dilakukan oleh Walhi terhadap nelayan Kodingareng. Dia mengatakan AJI tak pernah membuat pamflet seperti yang muncul dalam video menit ke 22-27. Menurut Nurdin, organisasinya memang memiliki perhatian pada isu perempuan kelompok marginal dan kemiskinan, seperti isu nelayan Kodingareng yang pendapatannya turun akibat penambangan pasir laut di kawasan mereka mencari ikan.

“Apalagi, fakta yang ditemukan jurnalis anggota AJI di Pulau Kodingareng, selama adanya tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan, pendapatan nelayan menurun,” ujar Nurdin.

Staf Penguatan Organisasi dan Rakyat Walhi Sulawesi Selatan Muhammad Ferdhiyadi menilai isu miring terkait advokasi nelayan Kodingareng sebagai upaya mendelegitimasi gerakan warga itu. “Pada kenyataan warga Pulau Kodingareng tidak menganggap Walhi Sulsel sebagai provokator tetapi justru bersama-sama berjuang menolak aktivitas tambang pasir laut,” kata Ferdhi.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT