Sanksi KPPU Dibatalkan PN Jaksel, Grab Selamat dari Denda Miliaran Rupiah
TEMPO.CO | 25/09/2020 21:48
Mitra pengemudi Grab akan dilengkapi dengan partisi plastik sebagai pemisah antara pengemudi dan penumpang saat pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku. (HO/Grab Indonesia)
Mitra pengemudi Grab akan dilengkapi dengan partisi plastik sebagai pemisah antara pengemudi dan penumpang saat pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku. (HO/Grab Indonesia)

TEMPO.CO, JakartaGrab Indonesia dinyatakan terbebas dari denda puluhan miliar setelah majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan sanksi yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Putusan itu dibacakan oleh majelis hakim yang terdiri dari Ratmoho selaku ketua, didampingi oleh Haruno Patriadi dan Dedi Hermawan, masing-masing sebagai anggota, dalam sidang hari ini.

"Berdasarkan kesaksian para mitra berbadan hukum di persidangan, terbukti mereka tidak merasakan terjadinya diskriminasi. Majelis komisi KPPU juga tidak menilai kualitas para saksi lain yang diduga melakukan pidana penggelapan, serta terkena suspend," urai majelis, Jumat 25 September 2020.

Majelis menerima keberatan para pemohon, sekaligus membatalkan putusan KPPU yang memberikan denda kepada Grab serta TPI.

Hotman Paris, kuasa hukum Grab, menuturkan putusan itu sudah tepat. Dia mengaku siap meladeni KPPU jika mengajukan kasasi.

Sementara itu, Manaek Pasaribu, ketua tim KPPU dalam persidangan, keberatan ini dengan putusan tersebut. Dalam persidangan dia meminta agar bisa mendapatkan salinan putusan secepat mungkin.

Seperti diketahui, Majelis KPPU pada 2 Juli 2020 menyatakan Grab dan mitranya, PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), telah melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam amar putusannya, Majelis menyebut Grab melakukan diskriminasi karena memberikan order prioritas kepada TPI, masa suspend, dan fasilitas lainnya.

Kondisi ini pun mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non-TPI. KPPU kemudian memberikan sanksi denda total Rp 30 miliar dengan rincian Rp 7,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 14 dan Rp22,5 miliar atas Pasal 19(d). Sedangkan TPI dikenakan denda total Rp19 miliar dengan rincian Rp4 miliar dan Rp15 miliar atas dua pasal tersebut.

Baca juga: Soal Merger Gojek dan Grab, Santer Kabar Pendiri Softbank Sudah Beri Restu


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT