Kluster Ketenagakerjaan Masih Didalami, Begini Update RUU CIpta Kerja
TEMPO.CO | 24/09/2020 20:58
Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja
Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi memberikan update terbaru dari Rancangan Undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut dia, substansi pada kluster ketenagakerjaan kami masih belum dibahas.

"Masih kami dalami lagi. Namun kami juga pernah melakukan diskusi di nasional yang diikui oleh beberapa ketua umum serikat pekerja dan serikat buruh, ada Apindo dan Kadin juga di situ," kata Elen dalam diskusi virtual, Kamis, 24 September 2020.

Elen memastikan, pemerintah sudah melakukan sejumlah penyempurnaan berdasarkan berbagai usulan yang diterima. "Ini akan dibahas di badan legislatif DPR untuk pembahasan lebih lanjut.  Pemerintah juga telah menyiapkan peraturan pelaksanaannya," ujarnya.

Adapun subtansi RUU Cipta Kerja yang telah disepakati, yaitu:

1. Kesesuaian Tata Ruang
RUU Cipta Kerja mengatur integrasi tata ruang, baik di darat maupun di laut, termasuk dalam kawasan hutan dengan mendorong percepatan RDTR dalam bentuk digital. "Sehingga akan memudahkan pelaku usaha terutama UMKM untuk starting bisnisnya menetukan lokasi sesuai kegiatan usahanya," kata dia.

2. Persetujuan Lingkungan
RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan analisis dampak lingkungan atau Amdal. Menurut Elen, dalam hal ini pemerintah hanya menyederhanakan proses bisnis tanpa menghilangkan esensi perlindungan terhadap daya dukung lingkungan dan lingkungan hidup itu sendiri. Selain itu, perizinan lingkungan juga akan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. "Amdal tetap ada untuk kegiatan risiko tinggi," ujar Elen.

3.Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik fungsi
Penerapan standar bangunan gedung dan SLF

4. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko
Nantinya, kata Elen, perizinan tidak lagi berbasis license approach atau semuanya harus izin, namun dikategorikan berdasarkan risikonya. Yang harus berizin adalah risikonya tinggi. Kalau risikonya menengah atau atau menengah tinggi, ini hanya dengan pemenuhan standar. Sedangkan untuk risiko rendah seperti UMK cukup dengan pendaftaran melaui sistem OSS dia akan dapat perizinan dari pemerintah pusat.

5. UMKM dan Koperasi
Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dalam bentuk akeselerasi dan dukungan adanya semacam kemitraan dengan badan usaha besar.

6. Riset dan Inovasi
Penugasan BUMN untuk riset dan inovasi. Serta, kelembagaan dan inovasi di daerah.

7. Tidak lanjut Putusan WTO
Pemerintah menindaklajuti empat undang-undang yang menjadi putusan WTO atas dispute settlement 477 dan DS 478 atas ketentuan impor atas 4 UU (pangan, peternakan dan kesehatan hewan, holtikutura, dan perlindungan pemberdayaan petani) dengan tetap memberikan perlindungan maksimal atas produk dalam negeri. "Ini sangat mengganggu kami, tapi sudah kami sepakati dan dalami," kata Elen.

8. Penataan Kewenangan perizinan berusaha (pusat dan daerah)
"Ini kami sepakati dengan panja dengan Baleg DPR bahwa kita tidak mengambil alih kewenangan yang sudah ada pada pemerintah daerah," ujar Elen.

Dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini, yang dilakukan pusat adalah menerapkan standar dalam bentuk norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. NSPK itu kata dia, berlaku secara nasional. Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi perbedaan standar antar satu daerah dengan daerah lain terhadap pelayanan perizinan.

 

9. Lembaga Pengelola Investasi
Pembentukan LPI sebagai sui generis untuk meningkatkan investasi dengan optimalisasi aset pemerintah dan BUMN. LPI mengacu kepada lembaga serupa yang telah berjalan dengan baik, antara lain Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Rusia.

10. Pengadaan Lahan dan Bank Tanah
Penyederhanaan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembentukan lembaga bank tanah juga untuk melakukan pengelolaan tanah termasuk untuk redistribusi lahan kepada masyarakat.

11. Persyaratan Investasi (bidang usaha tertutup dan terbuka)
Bidang usaha yang tertutup didasarkan atas kepentingan nasional, atas kepatutan dan konvensi internasional. Ketentuan syarat investasi dalam UU sektor dan diatur di Perpres. Perlindungan terhadap UMK hanya boleh dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas melalui kemitraan.

12. Sertifikasi Jaminan Halal
Pelaksanaan sertifikasi produk halal diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal atau JPH. Namun, Majelis Ulama Indonesia atau MUI tetap memberikan fatwa halal.

13. Pencabutan peraturan daerah
Pencabutan perda dan kerkada sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah pusat melakukan penyelarasan dan sinkronisasi.

14. Kemudahan Berusaha
Kemudahan berusaha meliputi penyederhanaan pelayanan imigrasi bagi investor, pendirian PT Perseroangan untuk UMK, jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri dan BUMDes berbentuk badan hukum.

15. Penataan Ulang Sanksi dengan Penerapan Ultimatum Remedium (konsepsi sudah disepakati)
Pelanggar ketentuan administrasi dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran akibat K3L (kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan) dikenakan sanksi pidana. "Jadi kami tidak cabut, hanya mempertegas," kata Elen.

HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Pemerintah Sebut RUU Cipta Kerja Takkan Ambil Alih Kewenangan Pemda


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT