PSBB Jakarta Berlaku, Ridwan Kamil: Zona Merah Bodebek Ikut Pengetatan Ala DKI
TEMPO.CO | 15/09/2020 07:28
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencuci tangannya sebelum menjalani penyuntikan vaksin, di Puskesmas Garuda, Bandung, Senin, 14 September 2020. Penyuntikan ini juga dihadiri Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pandam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencuci tangannya sebelum menjalani penyuntikan vaksin, di Puskesmas Garuda, Bandung, Senin, 14 September 2020. Penyuntikan ini juga dihadiri Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pandam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan Kepala Kejati Jabar Ade Eddy Adhyaksa. ANTARA/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, daerah di zona Bodebek sepakat mendukung langkah DKI yang menerapkan PSBB Jakarta Jilid 2.

“Tadi saya rapat dengan kepala daerah di Bodebek, intinya semua kompak mendukung DKI untuk PSBB pengetatan,” kata dia, di Bandung, Senin, 14 September 2020.

Ridwan Kamil pada Senin, 14 September 2020, mengelar rapat maraton. Paginya dia mengelar pertemuan bersama seluruh kepala daerah di wilayah zona Bodebek yang dilakukan secara virtual dari Gedung Negar Pakuan, Kota Bandung. Selepasnya dilanjutkan dengan rapat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Makodam III/Siliwangi.

Baca juga : PSBB Jakarta, MRT Jakarta Ubah Kapasitas Orang dan Jam Operasional 

Ridwan Kamil mengatakan, kendati mendukung langkah PSBB Total yang diambil DKI, tapi caranya berbeda. Pengetatan hanya ditujukan di zona merah, dengan teknis pengetatan yang dilakukan akan mengikuti PSBB Total DKI. 

“Bedanya, di Bodebek, pengetatan dilakukan di zona-zona merah, sama persis DKI. Kalau merah, (aktivitas warga) dikurangi 25 persen, dan lain sebagainya. Tapi karena banyak yang zonanya tidak merah, tentu perlakuannya melalui PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro), berbasis mikro yaitu kewilayahan, komunitas, dan lain-lain,” kata Ridwan Kamil.

Gugus Tugas Nasional merilis peta zona risiko penyebaran Covid-19 lewat situsnya. Di Jawa Barat, zona merah atau risiko tinggi seluruhnya berada di Bodebek yakni di Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Sementara selebihnya yakni Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor masuk zona oranye, atau risiko sedang.

Ridwan Kamil mengatakan, PSBM yang dilakukan Jawa Barat bukan berbasis level kabupaten/kota, tapi dalam satuan lebih kecil yakni kecamatan, atau kelurahan. “Pada saat setiap minggu ada kelurahan yang zonanya merah, di situlah dilakukan pembatasan maksimal, bisa lockdown istilahnya. Kan PSBB itu pembatasan sosial, itu bisa 10 persen paling kecil, atau sampai 100 persen,” kata  dia.

Ridwan Kamil mencontohkan, PSBM hingga pengetatatan sampai 100 persen sempat dilakukan di Kota Bandung, di Kelurahan Hegarmanah, yang berbatasan langsung dengan Secapa TNI Angkatan Darat yang sempat ditemukan ratusan penghuninya terpapar Covid-19.  

“Contohnya Kelurahan Hegarmanah, kita tutup, tetapi tidak seluruh Kota Bandung.  Kota Bogor melakukan itu. Nah itulah menurut kita lebih efektif mengunci  zona-zona yang lebih kecil ketimbang melakukan skala besar. Kenapa, karena Jawa Barat geografinya tidak sama. Ada desa, ada gunung, ada kotanya, ada padatnya, ada renggangnya, maka perlakuan tidak sama,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, warga DKI yang tengah menjalani PSBB Ketat diminta tidak dulu bepergian ke Jawa Barat. “Jangan dulu berwisata ke Jawa Barat, karena itu hampir lebih dari 70 persen di Puncak di Bogor, di man itu warga Jakarta, kalau gitu kan sama dengan tidak mengetatkan, hanya memindahkan interaksi pergerakan, itu sudah kami lakukan koordinasi,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, saat ini Dinas Perhubungan Jawa Barat bersama kabupaten/kota di zona Bodebek tengah membahas soal pembatasan lalu-lintas. “Pembatasan-pembatasan antar wilayah pasti terjadi. Itu sekarang sendang dirapatkan antar Dishub,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, bupati-walikota di Bodebek juga tengah menghitung jumlah warganya yang terimbas kehilangan pendapatan akibat tidak bisa mencari nafkah di DKI. Tengah dijajaki untuk pemberian bantuan sosial.

“Para walikota-bupati sedang menghitung jumlah warga yang kerja informal di Jakarta. Gara-gara PSBB ketat, mereka terdampak tidak bisa berjualan dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi ke bansosnya. Ini yang sedang kita hitung dengan Pak Sekda, berapa jumlahnya, apakah nanti selama PSBB ketat di support oleh dana Bodebek, dana provinsi, atau dana pusat,” kata dia. 

Ridwan Kamil mengatakan, penanganan pasien Covid-19 tanpa gejala, atau orang tanpa gejala (OTG) belum disepakati apakah akan meniru DKI yang memaksa semua pasien positif tanpa gejala menjalani isolasi di fasilitas isolasi, atau masih seperti saat ini dengan melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. “Sekarang masih di bahas, khususnya apakah yang OTG ini diambil ke fasilitas negara, atau cukup masih di rumahnya. Itu belum ada kesimpulan pagi tadi, masih jadi wacana karena masalah fasilitasnya,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, setiap keputusan penanganan Covid-19 di masa pandemi yang dilakukan DKI akan berimbas pada daerah sekitarnya.

“Makanya saya bilang, setiap keputusan di DKI pasti punya pengaruh regional juga nasional. Ini yang mudah-mudahan pasca kemarin, koordinasi bisa lebih baik, mendalam, sehingga semua saling dukung dan antisipatif, tidak terkesan ada perbedaan yang kemudian terlihat jadi rame,” kata dia. 

AHMAD FIKRI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT