Keputusan Anies Baswedan Perketat PSBB Didukung Warga Jakarta
TEMPO.CO | 17/09/2020 09:30
Keputusan Anies Baswedan Perketat PSBB Didukung Warga Jakarta
Gubernur DKI Anies Baswedan mengimbau para pelaku usaha segera membatasi aktivitas perkantoran menjelang penerapan PSBB Senin depan. Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 11 September 2020. TEMPO/Achmad Assegaf

TEMPO.CO, Jakarta - Warga DKI Jakarta mendukung keputusan Gubernur Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat mulai hari ini, Senin, 14 September 2020.

Salah seorang penjual alat kesehatan di Pasar Pramuka, Andora, mendukung pola penerapan PSBB jilid 2 ini. Menurutnya, pembatasan kali ini bisa meningkatkan keamanan dan kedisiplinan warga, tetapi masih memberikan ruang bagi pekerja harian untuk mencari nafkah.

“Saya sebagai pedagang ini mendukung saja. Kalau nanti ada yang gak jaga jarak atau gak pakai masker ya tinggal saya omelin,” ujarnya kepada Tempo di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Senin, 14 September 2020.

Baca juga: Hari Pertama PSBB, 39 Pelanggar Protokol Kesehatan Terjaring Razia di Cipayung

Abdul, ojek online di Matraman, merasa lega aturan PSBB kali ini masih membolehkan pengemudi ojek online mengangkut penumpang, sehingga setidaknya, ia masih bisa mendapat penghasilan meskipun setengah dari biasanya. Terkait risiko tertular virus karena mengangkut penumpang yang berbeda setiap harinya, ia mengaku sudah melakukan upaya maksimal, seperti memakai masker sekaligus mengingatkan calon penumpangnya untuk memakai masker.

“Alhamdulillah sekarang masih bisa dapat penumpang, ya kalau biasanya sampai 20 per hari, sekarang cuma 9. Kalau soal ketularan, saya pasti pakai masker, penumpang juga pakai. Kalau dia gak pakai masker saya bisa cancel,” ujar Abdul.

Berbeda dengan sebelumnya, dalam PSBB kali ini, ojek online masih boleh mengangkut penumpang selama menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, 11 sektor usaha esensial yang dikecualikan, serta pasar dan pusat perbelanjaan penjual bahan pokok dan sehari-hari masih bisa beroperasi selama tidak melebihi 50 persen kapasitas maksimum.

Sedangkan untuk perkantoran di luar 11 sektor tersebut, baik swasta maupun milik pemerintah, dibatasi hanya sampai 25 persen kapasitas maksimum.

Cahyadi, seorang karyawan swasta di kawasan Sudirman, berpendapat bahwa ukuran efektivitas PSBB kali ini bergantung pada tujuan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. Ia menilai, PSBB kali ini memang bukanlah kebijakan yang ideal jika ditujukan untuk menanggulangi pandemi secara masif, tetapi bisa jadi cukup efektif jika tujuannya hanyalah untuk memperlambat laju penularan.

“Tergantung targetnya, sih. Kalau untuk benar-benar melawan pandemi jelas kurang. Tapi setidaknya penularan bisa melambat dan orang-orang tetap bisa cari makan,” ujarnya.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT