Rencana Alih Status Bandara Internasional Diprotes Pengusaha Hotel
TEMPO.CO | 08/09/2020 07:26
Para penumpang menuju pesawar Lion Air di Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Rencananya 140 penerbangan di Bandara Adisutjipto dipindahkan ke BIY. Foto: @jababekaandco
Para penumpang menuju pesawar Lion Air di Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Rencananya 140 penerbangan di Bandara Adisutjipto dipindahkan ke BIY. Foto: @jababekaandco

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana pemangkasan jumlah bandara internasional di Indonesia masih dipertanyakan para pelaku usaha sektor wisata, salah satunya penyedia jasa akomodasi. Meski belum resmi diputuskan, surat usulan alih status delapan bandara internasional yang didiskusikan Kementerian Perhubungan sempat beredar di publik.

Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat, Herman Muchtar, menjadi salah satu yang bereaksi karena Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung masuk dalam daftar usulan tersebut. “Ini kebijakan yang sangat keliru,” katanya kepada Tempo, Senin 7 September 2020.

Menurut dia, layanan penerbangan asing ke Bandung tak seharusnya dikurangi lantaran Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka belum bisa dioptimalkan hingga kini. Bandara yang sebelumnya digadang-gadang menjadi pintu masuk baru bagi turis ke Jawa Barat saat ini sedang berstatus minimum operation level 2, alias dibuka tanpa adanya aktivitas penerbangan.

Adapun aktivitas pesawat jet niaga berjadwal yang sempat dipindahkan ke Kertajati kini dioperasikan kembali dari Bandara Husein Sastranegara.

Dari catatan PHRI Jawa Barat, kontribusi wisatawan asing dari Singapura dan Malaysia yang masuk melalui Bandara Husein cukup signifikan terhadap pelancongan Bandung dan sekitarnya. Saat belum ada pandemi, terdapat 4-5 penerbangan per hari dari dua negara tersebut ke Bandung.

“Baru saja penerbangan jet diperjuangkan kembali ke Husein, kok tiba-tiba akan dijadikan domestik,” tutur Herman. “Dari mana dasar perhitungan pemerintah?”

Wacana penataan jalur penerbangan didengungkan Presiden Joko Widodo saat memimpin salah satu rapat kabinet beberapa waktu lalu. Salah satu arahannya terkait penentuan pintu masuk alias hub rute asing dari dan menuju Indonesia. Menurut Jokowi, bandara internasional di Tanah Air kini terlampau banyak, padahal 90 persen lalu lintas penumpang hanya terpusat di empat bandara besar.

Rencana itu kembali mencuat ke publik setelahnya beredarnya surat usulan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan bertarikh Juli 2020. Termasuk Bandara Husein, surat bernomor Au.003/1/8/ORJU.DBU-2020 memuat daftar delapan bandara internasional yang diusulkan beralih status menjadi domestik.

Kepala Bagian Kerjasama Internasional, Humas, dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Budi Prayitno, mengatakan surat usulan itu masih bersifat internal. “Belum ada tanggal surat juga, sehingga tidak bisa dijadikan referensi,” ucapnya, kemarin.

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, khawatir pengalihan status mengusik bisnis akomodasi di daerah. “Sekecil apapun direct flight, misalnya 1-2 penerbangan per pekan, tetap berpengaruh pada pendapatan perhotelan di kawasan tersebut.”  

Berkurangnya bandara berstatus internasional pun dianggap bisa berdampak pada penurunan minat wisata. Para pelancong, kata Maulana, tak ingin durasi perjalanan bertambah lantaran harus terbang ke bandara hub.

“Kalau harus memutar ke kota besar, para turis akan berpikir ulang soal bujet dan  keterbatasan masa tinggal (length of stay) mereka,” ucapnya. “Penentuan bandara yang akan dikembalikan ke status domestik harus hati-hati.”

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Sabang, Irwan Mahdi, masih menanti keputusan kementerian terhadap Bandara Maimun Saleh yang juga masuk daftar usulan tersebut. Menurut dia, bandara itu belum banyak berkontribusi menyumbang wisatawan ke Sabang, baik lokal maupun asing.  Para pelancong cenderung melalui jalur transit di Banda Aceh sebelum berangkat ke Sabang dengan bus dan kapal feri.

“Tapi jelas bandara itu mempengaruhi minat konsumen yang mengutamakan penerbangan langsung ke destinasi, setidaknya coba naikkan okupansi kursi dulu," ucapnya.

Anggota Ombudman Repubik Indonesia, Alvin Lie, menyarankan kementerian mengecek ulang kinerja bandara berstatus internasional, khususnya yang kurang termanfaatkan untuk penerbangan inbond, alias dari luar negeri ke Indonesia. “Kalau cuma memfasilitasi orang lokal keluar, secara bisnis merugikan,” ujarnya.

Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 5 Fasilitas untuk Pekerja Migran, Apa Saja?

FRANSISCA CHRISTY ROSANA | AHMAD FIKRI | YOHANES PASKALIS


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT