Politikus Demokrat Minta Cagub Sumatera Barat Kembalikan Dukungan PDIP
TEMPO.CO | 05/09/2020 11:32
Ketua DPR Puan Maharani berjalan bersama Ketua Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna usai menggelar pertemuan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020. ANTARA/Galih Pradipta
Ketua DPR Puan Maharani berjalan bersama Ketua Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna usai menggelar pertemuan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Demokrat, Cipta Panca Laksana, menyarankan pasangan Mulyadi - Ali Mukhni mengembalikan dukungan PDIP untuk maju di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dalam Pilkada 2020. Hal ini menyusul polemik ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait Sumbar dan Pancasila.

"Saya tadi baru menelepon cagub Sumbar @irhmulyadi dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP," kata Panca lewat akun Twitternya, @panca66. Dikonfirmasi pada Sabtu, 5 September 2020, Panca mengizinkan cuitannya dikutip.

Panca mengatakan Mulyadi setuju dengan saran tersebut. Ia pun berharap ada mekanisme pengembalian dukungan pencalonan semacam ini.

"Daripada memberi efek negatif. Toh dukungan PD (Partai Demokrat) dan PAN (Partai Amanat Nasional) sudah cukup," kata Panca.

Kendati begitu, Panca mengaku belum tahu persis apakah Mulyadi dan Ali Mukhni benar-benar akan mengembalikan dukungan. Namun, ia merujuk pernyataan Ali Mukhni di media massa lokal perihal ini.

Wali Kota Pariaman itu mengatakan bahwa ia dan Mulyadi hanya akan diusung Demokrat dan PAN. "Kalau saya baca di media seperti itu, sesuai statement cawagub Ali Mukhni," kata Panca.

Mulyadi belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Pesan dan panggilan ke nomornya tak direspons.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan belum ada komunikasi dan konfirmasi terkait pengembalian dukungan ke PDIP. Kamhar mengakui ucapan Puan akan berdampak pada Mulyadi-Ali Mukhni.

Namun Demokrat, kata Kamhar, menilai ucapan Puan Maharani sebatas retorika saja. Menurut dia, semua memahami bahwa secara substansi Sumatera Barat tak mungkin dipisahkan dengan Pancasila.

"Tentunya ada dampak, kami berharap damage effect-nya bisa dikelola dan bisa di-recovery dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Kamhar kepada Tempo, Sabtu, 5 September 2020.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT