Lebanon Diimbau Reformasi
TEMPO.CO | 13/08/2020 08:24
Seorang pengunjuk rasa menggunakan raket saat mengembalikan gas air mata ke arah polisi saat bentrokan setelah ledakan di pelabuhan Beirut, Lebanon, 9 Agustus 2020. Ledakan bahan kimia yang terjadi pekan lalu dan menewaskan 130 orang serta melukai ribuan
Seorang pengunjuk rasa menggunakan raket saat mengembalikan gas air mata ke arah polisi saat bentrokan setelah ledakan di pelabuhan Beirut, Lebanon, 9 Agustus 2020. Ledakan bahan kimia yang terjadi pekan lalu dan menewaskan 130 orang serta melukai ribuan orang. REUTERS/Hannah Mckay

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, pada Rabu, 12 Agustus 2020 menyebut Lebanon membutuhkan sebuah pemerintahan yang mampu memerangi korupsi dan memberlakukan undang-undang reformasi. Ucapan itu disampaikan setelah Maas mengunjungi Pelabuhan Beirut yang remuk akibat ledakan bahan kimia berbahaya yang memicu unjuk rasa dan permintaan agar Pemerintah Lebanon mengundurkan diri. 

“Sulit membuat segala hal berjalan seperti sebelumnya. Komunitas internasional siap untuk berinvestasi, namun membutuhkan keamanan atas investasi mereka. Penting memiliki sebuah pemerintahan yang memerangi korupsi,” kata Maas, seperti dikutip dari reuters.com.

Sejumlah petugas kepolisian saat benrtokan dengan pengunjuk rasa setelah ledakan di pelabuhan Beirut, Lebanon, 9 Agustus 2020. REUTERS/Hannah McKay

 

Menurut Maas, banyak negara-negara Eropa yang tertarik dengan Lebanon. Namun mereka ingin ada kepastian bahwa reformasi ekonomi berjalan, begitu pula dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengunduran diri Perdana Menteri Hassan Diab telah memperdalam ketidak-pastian kondisi Lebanon. Kabinet Lebanon saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional soal dana talangan yang pengucurannya dihentikan sementara karena adanya perbedaan perhitungan skala kerugian keuangan yang dialami Lebanon.

Fraksi-fraksi di Lebanon saat ini terbelah sehingga membentuk pemerintahan yang baru bisa sangat menakutkan, terlebih tingkat ketidakpuasan publik meningkat karena banyak masyarakat Lebanon menilai pemerintah berkuasa bertanggung jawab atas kesengsaraan negara.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan sebelumnya pada Rabu, 12 Agustus 2020, Kementerian Luar Negeri Rusia dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sudah setuju untuk menciptakan kondisi eksternal yang menguntungkan untuk terbentuknya Pemerintah Lebanon yang baru.

Negara-negara asing sudah memperjelas bahwa mereka tidak akan mengucurkan dana bantuan sepenuhnya ke Lebanon untuk membantu ekonomi negara itu yang runtuh tanpa adanya langkah melakukan reformasi jangka panjang untuk mengatasi korupsi yang sistemik, mismanajemen, pengabaian dan pemborosan.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT