Lemah Paripurna KPK Jokowi
TEMPO.CO | 11/08/2020 07:30
Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

Terbitnya aturan pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparat sipil negara menjadi episode penutup drama pelemahan komisi antikorupsi pada era pemerintahan Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang diteken Jokowi pada 24 Juli lalu itu menghapus independensi pegawai KPK. Tak hanya beralih status menjadi aparat sipil negara, pegawai KPK juga resmi berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Peralihan status kepegawaian merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK yang sebelumnya telah disepakati pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Satu paket dalam program melemahkan KPK, aturan tersebut menghilangkan independensi pegawai KPK dalam mencegah, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi. Mereka tidak memiliki kewenangan penuh lagi, mengungkap korupsi, sebagai kejahatan luar biasa. Lengkap sudah “operasi” pemotongan organ-organ penting KPK

Peralihan status menjadi pegawai negeri akan mengubah banyak hal bagi sistem kepegawaian KPK. Mereka tidak lagi menerima gaji tunggal, melainkan penghasilan seperti layaknya aparat sipil negara lainnya yang terdiri atas gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Sistem penggajian seperti ini membuka peluang bagi pegawai mencari honor tambahan dari berbagai kegiatan dan perjalanan dinas.

Kinerja para pegawai komisi antirasuah itu pun akan diukur antara lain berdasarkan serapan anggaran, bukan lagi berdasarkan capaian dan kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi. Padahal KPK selama ini sudah tepat menerapkan sistem penggajian tunggal karena mudah dikontrol dan diawasi.

Sebelum dilemahkan, KPK, yang didirikan atas amanat reformasi, juga sudah memperlihatkan upaya yang keras dalam memberantas korupsi. Sebut saja, korupsi KTP elektronik serta permainan bawang putih, gula, dan impor daging.


Kini tidak ada harapan KPK bisa kembali bergigi seperti dulu. Karena itu, keputusan sejumlah karyawan, yang sebelumnya mengundurkan diri karena tidak mau menjadi pegawai komisi antikorupsi yang kehilangan independensinya, patut diapresiasi. Mereka yang hengkang sudah selayaknya menyadari bahwa tugas memberantas korupsi hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang memiliki pegawai independen dan mendapat perlindungan penuh negara.

Pemerintah Jokowi seperti tidak peduli bahwa pengalihan status pegawai KPK bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi itu mengharuskan setiap negara memastikan keberadaan lembaga khusus antikorupsi yang independen dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif tanpa pengaruh dari pihak mana pun, termasuk tidak berada di bawah kendali presiden.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT