Mulai 2021, Sri Mulyani Pastikan Anggaran ICT Naik Tajam
TEMPO.CO | 10/08/2020 17:26
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan masker saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan ua
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan masker saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Mulai tahun 2021, anggaran pembangunan infrastruktur Information and Communication Technology (ICT) semakin diprioritaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Khususnya, untuk daerah yang masih sulit dijangkau internet.

"Anggarannya akan meningkat cukup tajam," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2020. Kenaikan anggaran ini akan diwujudkan dalam alokasi APBD 2021 sampai 2024 nanti.

Alasannya sederhana, pemerintah menyadari infrastruktur digital atau ICT ini luar biasa dan sangat strategis di masa pandemi Covid-19. Aparat pemerintah dituntut harus tetap produktif, namun dengan bekerja dari rumah dan mengandalkan komunikasi via internet.

Menurut Sri Mulyani, inilah satu dari empat pelajaran penting yang disadari pemerintah di masa pandemi saat ini. Menurut dia, pemerintah melihat pentingnya inovasi pola kerja agar tetap produktif di tengah mobilitas fisik.

Sri Mulyani mensyukuri jika transformasi pola kerja dan digitalisasi birokrasi sudah berjalan cukup baik di kementerian yang Ia pimpin. Sebab, mereka telah mencoba penerapan flexible working space dan inovasi WFH sejak dua tahun terakhir.

Pelajaran kedua, kata Sri Mulyani, adalah pentingnya penyempurnaan program agar lebih compatible dengan kondisi kedaruratan. Dalam masa pandemi ini, kata dia, barulah ketahuan ada program yang terlalu rumit karena sangat menjaga aspek akuntabilitas.

Tapi dalam praktik di lapangan, kerumitan ini yang menyebabkan program sulit diimplementasikan, anggaran susah cair. "Kalau programnya simple, akan lebih mudah diimplementasikan," kata dia.

Pelajaran ketiga adalah hanya dengan gotong royong dan sharing burden dapat menguatkan. Pelajaran keempat adalah Covid-19 menjadi momentum reformasi untuk menciptakan birokrasi yang lebig profesional.

FAJAR PEBRIANTO


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT