Divonis 3 Bulan Penjara, Pemred Banjarhits: Ini Lonceng Kematian Kebebasan Pers
TEMPO.CO | 10/08/2020 17:41
Sidang kasus UU ITE dengan terdakwa Diananta Putra Sumedi Pemimpin Redaksi Banjarhits di Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin, Senin, 27 Juli 2020. Dinanta dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabaru, sebab menulis berita tentang seng
Sidang kasus UU ITE dengan terdakwa Diananta Putra Sumedi Pemimpin Redaksi Banjarhits di Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin, Senin, 27 Juli 2020. Dinanta dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabaru, sebab menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019. (Istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin dalam sidang yang digelar Senin, 10 Agustus 2020. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan 15 hari oleh hakim. Ia menilai vonis ini adalah kematian bagi kemerdekaan pers.

"Saya tentu sangat kecewa dengan vonis hakim. Ini adalah lonceng kematian bagi kemerdekaan pers," ujar Diananta seusai sidang, seperti dikutip dalam video yang diunggah di akun Facebook Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, Senin, 10 Agustus 2020.

Diananta didakwa melanggar UU ITE karena menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019.

Berita itu kemudian dipermasalahkan oleh salah satu narasumber Diananta, yaitu Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia. Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggap bermuatan sentimen kesukuan. Protes Sukirman telah dimediasi di Dewan Pers. Dewan Pers mewajibkan Banjarhits memuat hak jawab dan meminta maaf. Berita juga sudah dicabut.

Namun, penyidik Polda Kalimantan Selatan tetap meneruskan penyidikan kasus ini, hingga kini prosesnya telah mencapai persidangan.

Jaksa menganggap Diananta melanggar Pasal 28 UU ITE. Pasal itu berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jaksa menuntut Diananta dengan hukuman 6 tahun penjara. Hakim
menjatuhkan hukuman lebih ringan selama 3 bulan 15 hari.

Diananta tetap keberatan dengan putusan hakim. Menurutnya, berita yang dipersoalkan dalam sidang ialah produk jurnalistik. Diananta memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan naik banding atau tidak.

"Kemungkinan nanti saya akan banding atau menerima putusan ini, nanti akan saya kabarkan kepada teman-teman media. Intinya saya keberatan dengan vonis bersalah ini. Sengketa saya sudah selesai di Dewan Pers. Bahwa saya melanggar kode etik jurnalistik iya, tapi itu produk jurnalistik. Jadi, prosesnya ya di dewan pers," ujarnya.

Diananta tidak ingin hal yang menimpa dirinya menjadi preseden buruk bagi kalangan jurnalis ke depannya. "Saya berharap tidak ada lagi upaya-upaya kriminalisasi pers ke depannya karena pers ini pilar demokrasi," ujarnya.

DEWI NURITA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT