Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Sri Mulyani: Tidak Teknikal Alami Resesi
TEMPO.CO | 05/08/2020 21:05
Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi Jilid I tahun 2015-2019 dan Jilid II periode 2019-2024. (Instagram@smindrawati)
Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi Jilid I tahun 2015-2019 dan Jilid II periode 2019-2024. (Instagram@smindrawati)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa saat ini tak terjadi resesi ekonomi secara teknikal. Bahwa pertumbuhan ekonomi nasional per kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32 persen, menurut dia, baru terjadi sekali dalam hitungan satu tahun belakangan.

"Sebetulnya kalau dilihat secara year on year (yoy), belum (resesi secara teknikal) karena ini pertama kali Indonesia mengalami kontraksi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring bersama KSSK, Rabu, 5 Agustus 2020. Sementara yang disebut resesi adalah jika pertumbuhan di dua kuartal berturut-turut tercatat negatif.  

Lebih jauh Sri Mulyani menyatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi yang melampaui proyeksi pemerintah sebelumnya itu bakal menjadi pemicu agar seluruh pemangku kebijakan berupaya lebih keras. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya tak negatif. 

"Kami harapkan masyarakat dan stakeholder juga bersama-sama dalam memulihkan perekonomian kita. Insya Allah kita tidak secara teknikal mengalami resesi," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga sedang mengkaji untuk memberikan bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta per bulan. "Diperkirakan butuh anggaran, sebesar Rp 31,2 triliun," ucapnya.

Nantinya, setiap pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta akan mendapatkan Rp 600 ribu untuk empat bulan. Selain itu, pemerintah pemerintah akan memberikan tambahan bantuan sosial untuk para penerima Program Keluarga Harapan. Penambahan bansos diberikan dalam bentuk beras sebanyak 15 kilogram dengan anggaran sebesar Rp 4,6 triliun.

Anggaran itu dibagi untuk 10 juta masyarakat. Bantuan tunai sebesar Rp 500 ribu, kata dia juga akan dibagi untuk penerima kartu sembako di luar PKH sebesar hampir 10 jt penerima dengan anggaran Rp 5 triliun. "Akan dibayarkan Agustus," ujarnya.

Stimulus untuk ketahanan Pangan dan Perikanan juga akan dikucurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Juga bantuan produktif untuk 12 juta UMKM akan diberikan. Tiap pelaku UMKM nantinya akan mendapatkan Rp 2,4 juta dengan anggaran sebesar Rp 28 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, stimulus terbaru yang mulai diterapkan yaitu pemerintah memberikan pengurangan beban listrik. Stimulus itu membuat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, tidak lagi mengenakan minimum langganan listrik, khususnya para pengusaha. Stimulus itu kata dia, membutuhkan anggaran Rp 3 triliun.

Sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga konstan pada kuartal II pada 2020 sebesar Rp 2.589,6 triliun. Jika dibandingkan dengan kuartal I pada 2020, maka ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus 4,19 persen. Sementara itu, kumulatifnya pada semester I/2020 mencapai 1,26 persen.

Suhariyanto menjelaskan, jebloknya pertumbuhan ekonomi ini sebagai efek domino Covid-19 di mulai dari masalah kesehatan hingga merembet ke masalah sosial dan ekonomi. "Ini bukan persoalan gampang. Kita bisa melihat negara pada triwulan kedua mengalami kontraksi," katanya.

BISNIS | HENDARTYO HANGGI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT