Kejaksaan Agung Periksa Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia
TEMPO.CO | 24/07/2020 04:00
Impor Pakaian Jadi Marak, Ini Jawaban Asoisasi Logistik dan Tekstil
Impor Pakaian Jadi Marak, Ini Jawaban Asoisasi Logistik dan Tekstil

TEMPO.CO, JakartaKejaksaan Agung memeriksa Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi importasi tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 2018-2020.

Ade dimintai keterangan seputar tata laksana proses importasi barang (komoditas dagang) dari luar negeri, khususnya untuk tekstil dari India dan proses importasi tekstil yang dijalankan oleh anggota Badan Pengurus Nasional API.

"Pemeriksaan saksi untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang (komoditas dagang) dari luar negeri, khususnya untuk tekstil dari India yang mempunyai pengecualian tertentu dengan barang importasi lainnya, serta mencari fakta bagaimana proses importasi tekstil yang sebenarnya dijalankan oleh anggota Badan Pengurus Nasional Pertekstilan Indonesia," tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono di Jakarta, Kamis malam, 23 Juli 2020.

Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu Mukhamad Muklas (Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai KPU Bea Cukai Batam), Dedi Aldrian (Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada KPU Bea Cukai Batam), serta Hariyono Adi Wibowo (Kepala Seksi Pabean dan Cukai I pada KPU Bea dan Cukai Batam).

Selain itu juga Kamaruddin Siregar (Kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada KPU Bea dan Cukai Batam), serta Irianto selaku pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima. Fleming Indo Batam dan Peter Garmindo Prima diketahui mengimpor 566 kontainer bahan kain dengan modus mengubah "invoice" dengan nilai yang lebih kecil.

Tujuannya untuk mengurangi bea masuk serta mengurangi volume dan jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) dengan cara menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) tidak sah. "Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya produk kain impor di dalam negeri sehingga menyebabkan kerugian perekonomian negara," ujar Hari.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT