Mahfud Md Sebut Negara Malu Kalau Dipermainkan Joko Tjandra
TEMPO.CO | 09/07/2020 07:36
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan tanya jawab dengan awak media di kantornya, Jakarta, 25 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan tanya jawab dengan awak media di kantornya, Jakarta, 25 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah optimistis dapat menangkap buron kasus korupsi Cessie Bank Bali, Joko Tjandra. Menurut dia, menangkap Joko adalah hal sepele bagi Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Negara ini malu kalau dipermainkan oleh Joko Tjandra. Polisi yang hebat masa enggak bisa tangkap. Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa enggak bisa tangkap," tutur Mahfud dalam keterangannya melalui rekaman suara, Rabu 8 Juli 2020.

Menkopolhukam Rabu malam ini mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan upaya penangkapan Joko Tjandra. Pada pertemuan yang digelar di kantor Kemenkopolhukam hadir Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dirjen Imigrasi dari Kemenkumham, Wakil Jaksa Agung, dan lima orang dari Kantor Staf Presiden.

Menurut Mahfud MD, dalam pertemuan itu pemerintah optimistis dapat menangkap Joko Tjandra. Baik Polri maupun Kejaksaan Agung, menurutnya, bertekad untuk mencari dan menangkap Joko. Baik secara bersama mau pun menurut kewenangan masing-masing.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan sempat berbicara dengan seorang ahli mengenai kasus Joko Tjandra. Mahfud mengatakan menurut sang ahli menangkap Joko adalah soal sepele bagi Polisi dan Kejaksaan Agung.

"Itu soal sepele bagi polisi atau Kejaksaan Agung kalau mau menangkap orang yang begitu. Gampang mengendusnya. Sehingga kalau nggak bisa keterlaluan lah," ujarnya.

Mahfud MD menuturkan Kemenkumham dan Kemendagri dalam kasus Joko Tjandra akan memberikan dukungan dari dokumen kependudukan dan keimigrasian. Sedangkan istana melalui KSP akan membantu seandainya dibutuhkan instrumen administratif dari pemerintah.

FIKRI ARIGI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT