Mahfud Md: Kalau Ndak Bisa Tangkap Joko Tjandra, Keterlaluan
TEMPO.CO | 09/07/2020 05:55
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. usai menggelar rapat koordinasi dengan para menteri koordinator bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK di kantor Kemenko Polhukam, Senin, 22 Juni 2020. Dok. Istimewa
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. usai menggelar rapat koordinasi dengan para menteri koordinator bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK di kantor Kemenko Polhukam, Senin, 22 Juni 2020. Dok. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Polri dan Kejaksaan Agung sebenarnya memiliki kemampuan untuk menangkap buronan kelas kakap Joko Tjandra. Karena itu, ia meyakini Joko dapat segera tertangkap.

"Itu kan sebenarnya dari sesudah saya bicara dengan para ahlinya, itu kan soal sepele kalau bagi polisi dan Kejagung kalau mau menangkap orang yang begitu, gampang ngendusnya gitu. Sehingga kalau ndak bisa keterlaluan lah," kata Mahfud usai rapat di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu malam, 8 Juli 2020.

Ia mengatakan kepolisian dan kejaksaan memiliki kemampuan yang hebat. Joko Tjandra yang buron sejak tahun 2009, diketahui masuk ke Indonesia baru-baru ini dan sempat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karenanya, Mahfud mengatakan sudah seharusnya Indonesia tak dipermalukan oleh sosok buronan seperti Joko Tjandra.

"Malu negara ini kalau dipermainkan oleh Joko Tjandra. Kepolisian kita yang hebat masa nggak bisa nangkap. Kejagung yang hebat seperti itu masa nggak bisa nangkap gitu," kata Mahfud.

Dalam pertemuan itu, hadir lima lembaga. Mereka adalah Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Dukcapil, Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili Dirjen Imigrasi, Jaksa Agung diwakili Wakil Jaksa Agung, Kapolri diwakili Kabareskrim, dan Kantor Staf Presiden yang diwakili Deputi 5.

Mahfud mengatakan dalam pertemuan itu, Kepolisian dan Kejaksaan telah berkomitmen akan bekerja keras menangkap Joko Tjandra. Sementara Kemenkumham serta Kemendagri akan membackup dengan dukungan dokumen-dokumen kependudukan dan keimigrasian.

"Sedangkan di Istana, KSP kalau perlu instrumen-instrumen administrasi yang diperlukan dari pemerintah," kata Mahfud.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT