RUU HIP, PDIP Menyayangkan PKS dan Demokrat Mainkan Kartu Politik
TEMPO.CO | 05/07/2020 19:19
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'aruf Amin, Zuhairi Misrawi, saat ditemui di Diskusi Polemik Tagar di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 September 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'aruf Amin, Zuhairi Misrawi, saat ditemui di Diskusi Polemik Tagar di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 September 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta-Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Zuhairi Misrawi menyayangkan pihak-pihak yang masih cenderung memainkan kartu politik di tengah polemik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Kami sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang masih cenderung memainkan kartu politik, khususnya PKS dan Partai Demokrat dalam perdebatan mutakhir," ujar Zuhairi lewat keterangan tertulis, Ahad, 5 Juli 2020.

Menurut Zuhairi, semua pihak semestinya arif dan bijaksana dalam kehidupan berdemokrasi. "Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman tindakan politik kita," ujarnya.

PKS dan Demokrat selaku partai di luar pemerintahan memang kencang memprotes RUU HIP ini. Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut RUU Kontroversial ini diusulkan oleh Fraksi PDIP. Herman sebelumnya merupakan anggota Panitia Kerja RUU HIP tersebut. "Sudah jadi rahasia umum toh, (diusulkan) Fraksi PDI Perjuangan," kata Herman dalam webinar, Jumat, 26 Juni 2020.

Saat DPR melakukan harmonisasi RUU HIP, pada 22 April lalu, kata Herman, Demokrat menarik diri dari Panja RUU HIP karena mengkritisi konteks dan beberapa substansi rancangan undang-undang itu. Adapun PKS, saat rapat paripurna DPR pada 18 Juni lalu, tegas meminta RUU HIP batal digodok.

"Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan didrop," kata anggota DPR Aboe Bakar Alhabsyi dalam interupsinya di rapat paripurna DPR, Kamis, 18 Juni 2020.

DPR masih menunggu keputusan pemerintah terkaitĀ RUU HIP ini. Terakhir, pemerintah memerintahkan pembahasan RUU ini ditunda sembari menyerap aspirasi masyarakat.

DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT