Pakar Asuransi Dukung Kewenanga OJK Dikembalikan ke BI
TEMPO.CO | 03/07/2020 20:42
Logo OJK. wikipedia.org
Logo OJK. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar asuransi Irvan Rahardjo mendukung isu pengembalian kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia lagi. Sebab, ia menilai OJK telah lalai dalam menjalankan tugasnya, mulai dari kasus investasi bodong hingga asuransi Jiwasraya.

"OJK nyata sekali tidak menunjukkan kinerja yang baik, bukan hanya saat pandemi, sebelum itu juga," kata Irvan saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.

Sebelumnya, kabar rencana penggabungan kembali muncul setelah Jokowi disebut tidak puas atas kinerja OJK selama pandemi Covid-19. Awalnya, urusan pengawasan bank memang menjadi kewenangan BI. Tapi sejak 2013, kewenangan itu dipindah ke OJK, yang didirikan pada 2011.

Selain itu, Irvan juga mengatakan kewenangan yang ada di tangan OJK selama ini sangat besar. Sehingga, kondisi ini membuat OJK menjadi lembaga superbody dan rawan penyalahgunaan. "Abuse of power," kata dia.

Terakhir, Irvan mengkritik independensi OJK sebagai lembaga pengawas perbankan. Sebab, OJK selama ini menerima pungutan dari bank yang mereka awasi sendiri. "Itu kan bisa konflik kepentingan," kata dia.

Wacana pembubaran OJK dan pengembalian kewenangannya pada Bank Indonesia bukan muncul kali ini saja. Januari 2020, sejumlah anggota Komisi Keuangan DPR menyuarakan hal tersebut, buntut dari sejumlah kasus asuransi. Jokowi pun saat itu sempat membuka opsi revisi UU OJK.

Jika OJK dibubarkan, kata Irvan, maka pengawasan perbankan bisa kembali ke Bank Indonesia. Sementara, pengawasan industri keuangan non-Bank seperti asuransi bisa berada di bawah Kementerian Keuangan, di zaman Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Menanggapi rumor ini, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo, kabar tersebut tak jelas asal muasalnya. "OJK mengharapkan seluruh pegawainya tetap fokus dengan pelaksanaan UU dan berkonsentrasi untuk menjadi bagian penanganan covid-19 yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis malam, 2 Juni 2020.

Harapan OJK dan pemerintah, untuk saat ini dapat menggerakkan sektor riil. Tapi, kata Anto, tak bisa melupakan kesehatan pula. Menurutnya, tanpa bergeraknya sektor riil segala yang disiapkan pemerintah seperti penempatan uang negara dan subsidi bunga itu akan mengalami hambatan.

"Ini harus seiring sejalan bagaimana kita kembali mulai menjalankan sektor riil untuk menggerakkan sektor riil sangat bergantung bagaimana kita manangani covid," kata Anto.

 

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT