Sri Mulyani: Bantuan Pembiayaan Lembaga Multilateral Belum Cukup
TEMPO.CO | 01/07/2020 22:15
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bantuan pembiayaan dari lembaga multilateral untuk berbagai negara berkembang belum cukup karena kebutuhan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 lebih besar.

“Itu tidak memadai karena kalau dilihat lebih jauh, pembiayaan akan lebih besar dibanding apa yang telah disediakan oleh institusi multilateral. Jadi mereka harus bisa menggunakan yang lainnya,” kata Menkeu di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020, dalam diskusi virtual bersama Sekretaris Jenderal PBB.

Ia mengatakan bantuan yang belum memadai itu pada akhirnya memaksa berbagai negara berkembang dan berpendapatan rendah berlomba untuk menerbitkan surat utang di pasar global.

“Apakah itu mengeluarkan bond domestik atau global. Tapi sayangnya saat ini situasi keuangan global memiliki minat yang rendah,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyatakan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 membuat ironi karena minat investor cenderung rendah terhadap obligasi tersebut.

Terlebih lagi, Sri Mulyani menuturkan kondisi semakin diperberat akibat sulitnya akses terhadap pembiayaan global dan harga tinggi yang harus dibayarkan kembali oleh negara penerbit obligasi.

“Bagi negara berpendapatan rendah dan negara berkembang saat mereka mengakses pembiayaan global maka mereka harus membayarnya dengan harga yang lebih tinggi,” katanya.

Oleh sebab itu, menurut dia, sulitnya akses serta tingginya harga bagi negara berkembang dan berpendapatan rendah menunjukkan adanya diskriminasi.

“Diskriminasi itu tidak sejalan dengan apa yang kalian sebut kesempatan yang sama untuk banyak negara agar bisa mengatasi permasalahan pandemi dengan cara yang sama. Jadi akses dan harga di sini menjadi hal yang kritikal,” katanya.

Sri Mulyani pun mengatakan negara berkembang dan berpendapatan rendah tetap harus mampu keluar dari tekanan pandemi Covid-19 dengan menjadikan krisis ini sebagai suatu bentuk langkah reformasi.

“Lalu bagaimana kita mengatasinya? Yang mana itu menyebabkan negara berkembang menderita karena keterbatasan akses dan tingginya harga. Saya pikir adalah menggunakan tekanan ini sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi,” katanya.

ANTARA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT