Perceraian Dominasi Kasus di Mahkamah Syariah Aceh
TEMPO.CO | 11/06/2020 07:39
Personel Wilayatul Hisbah (polisi syariat) dan petugas medis mengangkat terpidana pelanggar peraturan daerah (Qanun) Syariat Islam yang pingsan saat menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Rukoh, Banda Aceh, Aceh, 27 Februari 2017. Mahkamah Syariah Kot
Personel Wilayatul Hisbah (polisi syariat) dan petugas medis mengangkat terpidana pelanggar peraturan daerah (Qanun) Syariat Islam yang pingsan saat menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Rukoh, Banda Aceh, Aceh, 27 Februari 2017. Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh menjatuhkan hukuman tujuh hingga 22 kali cambuk terhadap delapan terpidana kasus ikhtilath dan khalwat. ANTARA/Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Syariah Provinsi Aceh menyebutkan perkara gugat cerai yang ditangani lembaga tersebut sebanyak 1.737 kasus dari total 2.397 perkara.

Panitera Muda Mahkamah Syariah Aceh Abdul Latif menyebutkan sejak Januari hingga Mei 2020, kasus perceraian di Aceh mencapai 2.397 yang terdiri dari cerai talak 660 perkara, dan cerai gugat 1.737 perkara.  

"Yang sudah kita putuskan ada sekitar 2.108 perkara, sisanya ada yang masih dalam proses dan ada juga beberapa kasus perceraian yang berhasil damai," katanya di Banda Aceh, Rabu, 10 Juni 2020. Kendati demikian, menurut dia, selama pandemi Corona kasus perceraian di Aceh mengalami sedikit penurunan.

Menurut Abdul Latif, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, angka perceraian tertinggi ditempati Aceh Utara sebanyak 280 perkara, Bireuen 200 perkara, Aceh Timur 167 perkara, dan Aceh Tamiang 152 perkara. Faktor utama penyebab retaknya rumah tangga yang berujung pada perceraian dalam sebuah rumah tangga dipicu pertengkaran secara terus-menerus atau adanya perselisihan dan meninggalkan salah satu pihak.

"Yang meninggalkan salah satu pihak ini bukan hanya dari pihak suami ya, ada beberapa kasus juga yang kita temui bahwa pihak istri yang pergi, baru disusul oleh faktor ekonomi dan KDRT," katanya.

Ia berpesan kepada masyarakat, jika misalnya ada masalah di dalam bahtera rumah tangga sebaiknya jangan langsung mengajukan perceraian ke pengadilan. "Ada baiknya, coba diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu seperti melibatkan keluarga dari kedua belah pihak atau perangkat desa yang mungkin bisa mendapatkan solusi lain selain perceraian," ujarnya.

Selain kasus perceraian, perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah seperti isbat nikah sebanyak 828 perkara, dispensasi kawin sebanyak 323 perkara, penetapan ahli waris 300 perkara, dan lainnya. "Dari keseluruhan perkara yang kami terima dan tangani hingga bulan Mei ini mencapai 4.043 perkara dari keseluruhan perkara yang ada," kata Abdul Latif.

 

ANTARA

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT