Penyaluran BLT di NTT Terhambat karena Bank Kekurangan Uang Tunai
TEMPO.CO | 04/06/2020 08:30
Polisi menginstruksikan warga untuk menjaga jarak (physical distancing) saat warga mengantre untuk mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah di kantor pos di Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2020. Kerumunan warga itu terjadi saat Pemprov Jawa Bar
Polisi menginstruksikan warga untuk menjaga jarak (physical distancing) saat warga mengantre untuk mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah di kantor pos di Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2020. Kerumunan warga itu terjadi saat Pemprov Jawa Barat tengah memberlakukan PSBB. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, JAKARTA - Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kandidatus Angge menuturkan persediaan uang tunai di Bank yang kurang menjadi faktor penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. 

"Kondisi yang dihadapi saat ini, banyak kabupaten di NTT yang menyalurkan  BLT Dana Desa itu terkendala dengan kurangnya uang tunai di bank," katanya kepada ANTARA di Kupang, Rabu 3 Juni 2020.

Ia mengatakan kondisi tersebut terjadi di berbagai kabupaten seperti Malaka, Timor Tengah Utara, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, dan Rote Ndao.

Angge menuturkan bahwa dalam sehari, penyaluran BLT Dana Desa hanya bisa menjangkau 5 sampai 10 desa di setiap daerah karena persediaan uang tunai yang terbatas di bank.


Apalagi, lanjut dia, untuk wilayah tertentu yang pencairan uang dana desa hanya ada di satu bank maka penyaluran lebih lama lagi.

"Kondisi ini yang perlu disiasati pihak pemangku kepentingan sehingga penyaluran BLT Dana Desa bisa dieksekusi dengan cepat," katanya.

Angge menjelaskan, hingga 1 Juni 2020, jumlah desa yang telah menyalurkan BLT Dana Desa untuk penanganan dampak pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) yakni 1.286 desa dari total keseluruhan sebanyak 3.026 desa di NTT.

Sementara itu, jumlah desa yang sudah melakukan musyawarah khusus desa untuk penetapan penerima bantuan tersebut sebanyak 2.607 desa namun sebagian di antaranya masih menunggu penyaluran.


Selain kendala persediaan uang di bank, faktor lain yang membuat penyaluran BLT Dana Desa lambat yaitu pihak desa diarahkan untuk menunggu hasil akhir Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

"Entah itu data terkait PHK, BNPT, BST, dan lainnya, sehingga pemerintah desa belum bisa melakukan eksekusi," katanya.

Adapun penyaluran BLT Dana Desa fase pertama, setiap penerima manfaat akan mendapatkan dana sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut selama April, Mei, hingga Juni.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020, nilai BLT Dana Desa yang disalurkan ke setiap penerima pada tahap kedua (Juli, Agustus, September) turun menjadi Rp300 ribu per bulan.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT