Proyek Hilirisasi Minerba, Luhut: Banyak Butuhkan Lulusan Teknik
TEMPO.CO | 03/06/2020 22:51
Nova Iriansyah dan Luhut Binsar Pandjaitan melakukan foto bersama usai membicarakan minat investasi UEA untuk Aceh, di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kamis, 30 Januari 2020. (Foto: Humas BPPA).
Nova Iriansyah dan Luhut Binsar Pandjaitan melakukan foto bersama usai membicarakan minat investasi UEA untuk Aceh, di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kamis, 30 Januari 2020. (Foto: Humas BPPA).

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam skenario pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah fokus untuk mengembangkan industri hilirisasi minerba.

Namun, kata dia, dalam membangun hilirisasi minerba di dalam negeri menemukan beberapa kendala. "Yaitu kurangnya tenaga kerja lulusan Sarjana dan Diploma dalam bidang Teknik," kata Luhut melalui media sosial Facebooknya, Rabu 3 Juni 2020.

Luhut mengutip data dari Kementerian Ristek Dikti bahwa pada tahun 2025 Indonesia diproyeksi membutuhkan 276.298 lulusan Sarjana Teknik dan 458.876 lulusan vokasi teknik. Sedangkan untuk ketersediaannya, S1 diproyeksi hanya berjumlah 27.721 dan D3 5.634 orang.

Artinya, kata Luhut, akan ada kekurangan tenaga S1 Teknik sebesar 248.577 dan D3 Teknik 453.243 pada tahun 2025.  Karena dalam membangun industri ini dibutuhkan lulusan sarjana dan vokasi teknik dalam jumlah yang sangat besar.

"Saya berpikir bahwa ini adalah tantangan serius bagi pemerintah yang tengah gencar melakukan hilirisasi industri minerba," ucapnya.

Padahal, industri hilirisasi membutuhkan lulusan sarjana dan vokasi teknik dalam jumlah yang sangat besar. Untuk itulah, Luhut mengajak semua pihak dapat fokus menyiapkan program pengembangan SDM untuk kebutuhan industri yang terintegrasi.

Luhut pun menceritakan pengalamannya ketika membangun Institut Teknologi DEL bersama istrinya Devi Simatupang. Menurutnya membangun sebuah lembaga pendidikan itu tak mudah, butuh dukungan dari pemerintah dan swasta.

Oleh karena itu, dalam membangun SDM yang kompeten khusus di industri logam,kata Luhut, harus ada koordinasi yang solid antara Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan serta pihak terkait lainnya.

Karena menurutnya, dalam membangun suatu yang besar tak bisa diselesaikan secara sendiri, harus bekerja sama dan mengedepankan kepentingan nasional.

"Jadi tidak bisa hanya bermuara pada kepentingan sektoral. Demi masa depan terbaik generasi penerus Ibu Pertiwi serta tanda keberlanjutan era kebangkitan Industri di Indonesia," ucapnya.

Karena menurut Luhut, dengan mengembangkan industri nilai tambah  seperti itu, diharapkan dapat berkontribusi memulihkan perekonomian negara dengan mengatasi permasalahan Current Account Deficit (CAD) Indonesia secara cepat.

Selama 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Luhut mengatakan, Pemerintah sudah mulai membangun industri yang punya nilai tambah seperti di Morowali, Konawe dan Weda Bay.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT