Pil Pahit Penundaan Haji untuk Garuda
TEMPO.CO | 03/06/2020 19:33
Puluhan Juta Umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah Haji, berdoa di hadapan Kakbah di Masjidil Haram di kota suci mereka Mekah, Arab Saudi, 6 Agustus 2019. REUTERS/Umit Bektas
Puluhan Juta Umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah Haji, berdoa di hadapan Kakbah di Masjidil Haram di kota suci mereka Mekah, Arab Saudi, 6 Agustus 2019. REUTERS/Umit Bektas

TEMPO.CO, JakartaImpian Dinta Permatasari dan suaminya untuk bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci Mekkah terpaksa ditunda sementara setelah pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini akibat Covid-19. Penantiannya sekitar enam tahun sejak mendaftar pada 2015 lalu pun kian panjang. 

Kebijakan yang diumumkan Menteri Agama Fachrul Razi pada Selasa, 2 Juni 2020, sejatinya tak begitu mengagetkan bagi ibu dua anak itu. Pasalnya, virus Corona belum juga sirna sejak menyebar pada awal tahun ini.

"Kami sebenarnya sudah menduga karena kan wabah Corona masih belum usai dan situasi di Saudi juga masih membatasi pembukaan masjid-masjid," tutur perempuan berusia 40 tahun itu kepada Tempo, Rabu, 3 Juni 2020.

Pagebluk yang masih ganas di berbagai wilayah sejak awal sudah membuat Dinta khawatir. Bahkan, perempuan asal Riau itu mengatakan telah bersepakat dengan suaminya untuk tetap menunda keberangkatannya sekalipun pemerintah memutuskan untuk memberangkatkan jemaah.

"Kalau berangkat pun protokol Covid-19 sangat panjang. Di Tanah Suci juga kami terlalu khawatir terpapar sehingga bisa membuat kami tidak nyaman dalam beribadah," ujar ibu dua anak ini.

Kemarin, Kementerian Agama menyatakan meniadakan Ibadah Haji 2020 karena pandemi Covid-19 masih menghantui dunia khususnya Arab Saudi. "Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau 2020," kata Menteri Agama Fachrul Razi  dalam konferensi pers virtual, Selasa, 2 Juni 2020.

Keputusan ini diambil setelah mendapat masukan dari Pusat Krisis Haji 2020 yang telah membuat kajian khusus terhadap tiga skema penyelenggaraan haji semasa pandemi. Ketiga skema ini adalah haji normal, dibatasi, atau dibatalkan. Masuk Mei, opsi mengerucut pada pembatasan atau pembatalan.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Arab Saudi tak kunjung membuka akses haji untuk negara manapun. Akibatnya, pemerintah tak punya waktu menyiapkan penyelenggaraan haji tersebut. Sehingga pemerintah memutuskan meniadakan keberangkatan Ibadah Haji 2020.

Fachrul berujar pemerintah pun tidak memiliki waktu yang luang apabila memaksakan memberangkatkan jemaah haji. Sebab, berdasarkan jadwal, kloter pertama jemaah haji Indonesia sudah harus berangkat pada 26 Juni 2020. Sementara pemerintah dan jemaah membutuhkan tambahan waktu untuk mengikuti protokol kesehatan.

"Dalam skenario ini (pengurangan kuota) maka rentang waktu haji akan lebih lama karena ada masa tambahan karantina 14 hari sebelum berangkat, setelah tiba (di Arab Saudi), dan setelah tiba kembali (di Indonesia)," tutur Fachrul.

Pembatalan keberangkatan haji itu bukan hanya membuat jemaah mesti legawa menunda rencananya, sejumlah pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya pada hajatan setahun sekali itu juga terimbas. Pelaku biro perjalanan umrah dan haji, misalnya, harus melanjutkan 'mati surinya' setelah sebelumnya umrah juga ditutup aksesnya oleh Arab Saudi pada awal tahun lalu. "Istilahnya amsyong," kata Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Syam Resfiadi kepada Tempo.

Meski pemberangkatan tahun ini dibatalkan, Syam menyarankan para jemaah haji tidak membatalkan kepesertaannya dalam haji. "Jika dibatalkan, jemaah akan kena konsekuensi biaya pembatalan, maka kami menyarankan jemaah tetap mengikuti aturan Kemenag ini sehingga menggunakan kesempatan keberangkatan pada tahun 1442 H," ujar dia.

Seperti halnya biro perjalanan haji, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga bersiap kehilangan pemasukan akibat kebijakan ini. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pun mulai memutar otak guna mencari pundi-pundi lain untuk perseroan.

Berdasarkan laporan perseroan, kegiatan haji setiap tahun menyumbang setidaknya 10 persen bagi penerimaan maskapai pelat merah itu. "Ya kami cari pendapatan dari tempat lain," ujar Irfan kepada Tempo, Selasa, 2 Juni 2020.

Tahun ini, perseroan sebenarnya sudah menyiapkan 16 pesawat untuk penerbangan haji 2020. Armada yang disiapkan adalah pesawat berbadan lebar tipe Boeing 777 dan Airbus. Sedianya, Garuda akan melayani 268 kloter penerbangan. Kini, persiapan yang sudah dilakukan pun dibatalkan.

Meski begitu, Irfan mengatakan pihaknya telah memasukkan skenario pembatalan pengiriman jemaah haji 2020 dalam antisipasi bisnis perusahaan. “Hal-hal ini (pembatalan pengiriman jemaah haji) sudah kami antisipasi sebelumnya,” kata dia.

Irfan juga menyebutkan, pembatalan haji lebih ringan dibandingkan pembatalan penerbangan yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Pasalnya dalam pembatalan penerbangan haji, Garuda tidak menyimpan uang masyarakat yang harus dikembalikan jika penerbangan dibatalkan.

Namun demikian, situasi ini menambah panjang nestapa perseroan setelah sebelumnya kehilangan pemasukan dari ditutupnya aktivitas umrah ke Tanah Suci. Kala itu, Irfan mengatakan penutupan umrah adalah pukulan yang menyebabkan pendapatan perseroan merosot signifikan.

Pembatalan ibadah haji bagi jemaah dari Indonesia juga diperkirakan membuat kinerja perusahaan semakin tertekan. Pasalnya, musim liburan sekolah dan perayaan Idul Fitri sepanjang Mei-Juni tahun ini yang biasanya dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan udara juga ditiadakan sebagai pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Dilansir dari Antara, Irfan mengatakan pendapatan perseroan tahun ini anjlok 90 persen akibat pandemi. Sebab, dalam kondisi ini sekitar 70 persen pesawat dikandangkan akibat sejumlah rute tidak beroperasi.

Agar bisa bertahan, perseroan pun berencana mencari alternatif rute penerbangan internasional yang bisa dimaksimalkan untuk menambal pemasukan-pemasukan yang hilang tersebut. 

Menanggapi situasi ini, staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan pembatalan haji adalah konsekuensi dari kondisi wabah yang hingga kini belum juga mereda. Ia berujar kondisi ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia maupun Garuda Indonesia semata, melainkan juga maskapai di seluruh dunia. 

Ia pun mempersilakan Garuda Indonesia untuk mengambil kebijakan untuk efisiensi di tengah dampak wabah Covid-19. Belakangan perseroan telah melakukan sejumlah upaya mengobati keuangan di tengah pandemi, misalnya meminta penundaan pembayaran utang US$ 500 juta yang jatuh tempo pada bulan ini, hingga melakukan pemangkasan jumlah awak kabin dan pilot.

"Kami serahkan kepada manajemen Garuda untuk menghitung dampak dari Corona, konsekuensi terhadap binisnya termasuk efisiensi-efisiensi yang dilakukan supaya Garuda tetap bisa bertahan dan bisa operasi," ujar Arya dalam konferensi video, Selasa, 2 Juni 2020.

Arya meyakini manajemen Garuda memiliki berbagai pilihan yang sulit dalam kondisi pandemi ini. Jadi, menurut dia, kebijakan itu pasti diambil dengan pertimbangan yang matang oleh manajemen.

Di saat yang sama, Arya mengatakan perseroan bakal mendapat dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun pada tahun ini. Ia mengatakan dana itu bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Pemerintah dalam hal ini hanya menjadi penjamin bagi perseroan untuk mencari utang dari berbagai sumber. Fasilitas dana talangan itu diberikan kepada Garuda Indonesia untuk mengatasi permasalahan keuangan akibat turunnya jumlah penumpang hingga 95 persen, termasuk dari dibatalkannya penerbangan haji.

Nada positif juga disampaikan oleh Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali. Ia menjamin maskapai pelaksana pengangkutan Jemaah haji tahun 1441/H/2020 M akan ditetapkan kembali sebagai pelaksana pengangkutan jemaah haji pada tahun haji berikutnya.

Penetapan itu nantinya tanpa melalui banyak tahap seleksi dengan jenis pesawat dan embarkasi sama sebagaimana yang telah ditetapkan. “Secara otomatis tiga maskapai yang pada tahun ini terpilih akan ditetapkan kembali untuk tahun depan,” kata Nizar. Tak hanya itu, Kementerian Agama juga akan melakukan negosiasi tarif tiket pesawat dengan menyesuaikan kembali komponen harga penerbangan pada tahun depan.

Tahun ini, sedikitnya ada tiga maskapai yang melayani haji penerbangan haji 2020 yakni Saudi Arabian Airlines, Garuda Indonesia, serta Flynas. Rinciannya Garuda Indonesia akan melayani 268 kloter, Flynas 19 kloter penerbangan haji, sementara Saudia Airlines melayani 221 kloter.

Pandemi memang menorehkan catatan buruk bagi sebagian besar masyarakat pada tahun ini. Kini, Dinta bersama para calon jemaah haji yang gagal berangkat, para pelaku biro travel umrah, dan Garuda Indonesia hanya bisa berharap pandemi lekas berlalu. Sehingga, aktivitas masyarakat, termasuk ibadah haji, bisa kembali seperti sedia kala.

CAESAR AKBAR | ARIYANI |  FRANCISCA CHRISTY | AHMAD FAIZ | BISNIS


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT