New Normal, DPRD Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Atas 3 Indikator
TEMPO.CO | 28/05/2020 08:39
Petugas keamanan mencuci tangan di fasilitas umum yang disediakan di Setiabudi, Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2020. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Petugas keamanan mencuci tangan di fasilitas umum yang disediakan di Setiabudi, Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2020. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menerapkan new normal atau kenormalan baru. Menurut Mujiyono, untuk menerapkan normal baru pemerintah harus memastikan kesiapan daerahnya berdasarkan tiga indikator yang bersumber dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Tiga indikator juga telah dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 21 Mei 2020 lalu. Ketiganya adalah indikator penularan berdasarkan angka reproduksi efektif, indikator sistem kesehatan, serta kapasitas pengujian tes Covid-19 terhadap masyarakat.

"Kita lihat satu-satu ya? Indikator pertama, angka reproduksi efektif (Rt) kurang dari 1 (Rt < 1). Angka median dari reproduksi efektif (Rt) di Provinsi DKI Jakarta saat ini 0,98783, berdasarkan data Bappenas 18 Mei 2020. Jadi terpenuhi," kata Mujiyono melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 27 Mei 2020

Selain DKI Jakarta, Bappenas mengungkap bahwa Jawa Barat memiliki angka reproduksi 0,9820. Provinsi lain dengan angka reproduksi efektif yang mendekati 1 adalah Jawa Tengah dengan angka Rt = 1.0126. Data Bappenas bisa diakses pada http://covid.bappenas.go.id/

Mujiyono meminta pemerintah transparan dan akuntabel dalam mengukur di lapangan, termasuk menjelaskan bagaimana memperoleh data, melakukan pengukuran, dan sebagainya sehingga datanya dapat diterima dan dipertanggunjawabkan secara ilmiah.

Ia menuturkan tim dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) menjelaskan bahwa Indonesia masih belum memiliki kurva harian epidemiologis pandemi Covid-19.

Sedangkan, menilik dari indikator kedua, yakni sistem kesehatan, menurut Mujiyono, DKI merupakan daerah yang memiliki rasio tempat tidur per penduduk yang lebih tinggi dari provinsi lain, yakni sebesar 2,33 tempat tidur per 1.000 penduduk.

Sebagai perbandingan, rasio tempat tidur per 1000 penduduk untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 0,85; dan Jawa Tengah 1.15. DKI, kata dia, perlu memperbesar lagi kapasitas sistem kesehatan ini, terutama terkait dengan Ruang ICU, Perlengkapan dan Peralatan Medis (Ventilator, APD, dan sebagainya), serta Tenaga Medis.

"Saya sarankan agar Pemda melakukan refocusing anggaran untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan ini," ucapnya. Mujiyono menyarankan DKI menambah target tempat tidur rumah sakit untuk mencapai rasio di atas 3,5 per 1.000 penduduk.

Untuk mewujudkan hal tersebut,l, DKI perlu mempertimbangkan mendirikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan darurat secara masif dengan memanfaatkan aset-aset gedung atau lahan milik Pemprov DKI

Indikator ketiga, kata dia, kapasitas pengujian Covid-19. Sejak Maret sampai 24 Mei 20202, Pemda DKI Jakarta telah memeriksa secara akumulatif 130.912 sampel dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19.

Artinya, kata politikus Demokrat itu, rasio tes per 1 juta penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 12.069. Ini akan makin bertambah besar, karena Pemprov DKI telah membangun laboratorium satelit Covid-19 di RSUD Pasar Minggu yang sudah beroperasi sejak 9 April 2020, untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR.

Tenaga medis di Laboratrium tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Tower 4 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Jumat 15 Mei 2020. Dokter dan tenaga medis harus dipastikan keamanan APD, mulai dari memakai hingga melepas melalui prosedur yang ketat untuk menghindari tertular virus Covid-19, selain itu petugas medis juga memerlukan usaha yang besar karena harus menahan panas hingga buang air kecil selama kurang lebih 8 jam lamanya. TEMPO/Nurdiansah

Ia menjelaskan DKI memang lebih banyak melakukan tes dibandingkan dengan Provinsi lain, namun apabila dibandingkan dengan negara lain Jakarta masih tertinggal seperti Singapura tes per 1 juta penduduk sebanyak 50,364, Korea Selatan 16,375, dan Malaysia sebanyak 15.822.

"Sehingga, diperlukan peningkatan tes PCR secara masif untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya," ucapnyam"

Selain itu, Mujiyono juga meminta pemerintah untuk meningkatkan proses melacak kontak atau contact tracing pasien yang positif Covid-19. Pemerintah pun harus merilis informasi mengenai riwayat kontak yang dilakukan oleh pasien positif COVID-19.

"Sehingga warga dapat memeriksakan diri apabila melakukan kontak dengan pasien tersebut," ujarnya. "Penerapan normal baru (new normal) harus selaras dengan penerapan protokol kesehatan."

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT