Ini Sikap Partai yang Setuju Pilkada Tetap Digelar 9 Desember
TEMPO.CO | 28/05/2020 05:57
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan mengangkut kotak berisi surat suara hasil Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan di GOR Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2019. Selain menghitung secara manu
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan mengangkut kotak berisi surat suara hasil Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan di GOR Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2019. Selain menghitung secara manual, KPU pun melakukan penghitungan suara yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). ANTARA/Nova Wahyudi.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan pemerintah agar pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap digelar 9 Desember 2020. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu yang digelar hari ini, Rabu, 27 Mei 2020.

"Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat.

Berikut pandangan fraksi-fraksi DPR terkait Pilkada digelar 9 Desember:

1. Demokrat

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya meminta pemerintah dan KPU memastikan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan masyarakat.

Wahyu mengungkit jatuhnya ratusan korban penyelenggara pemilu 2019 akibat kelelahan. Padahal, ketika itu tidak ada pandemi Covid-19.

Ia khawatir DPR akan kembali dipersalahkan jika jatuh korban di pilkada mendatang. Menurut dia, DPR yang akan pertama disalahkan publik, bukan KPU atau Kementerian Dalam Negeri.

"Karena itu kami meminta agar ini dilakukan pembahasan intensif untuk menjaga keselamatan masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada 9 Desember 2020," kata Wahyu.

2. PAN

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Guspardi Gaus mengatakan mendukung pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 dengan dasar yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Tito sebelumnya menyatakan bahwa tak ada negara lain di dunia yang menunda pemilu hingga ke tahun 2021.

"Tentu dengan catatan pelaksanaan pilkada itu harus disikapi oleh KPU dalam rangka mengindahkan protokoler kesehatan," kata Guspardi.

3. Gerindra

Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid mengatakan partainya juga sepakat pilkada digelar 9 Desember 2020. Menurut Sodik, berakhirnya Covid-19 memang tak bisa diprediksi sehingga semua pihak harus berdamai dengan itu.

"Kami sepakat dan paham dengan kebijakan berdamai dan tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap berpegang pada protokol Covid-19, termasuk di dalam pilkada," ujar Sodik.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT