Program Padat Karya Tunai Desa Mandek, Ini Kata Menteri Desa
TEMPO.CO | 27/05/2020 21:58
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kanan) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim seusai melakukan pertemuan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2020. Pertemuan ini membahas pengawasan aliran dana desa yang
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kanan) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim seusai melakukan pertemuan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2020. Pertemuan ini membahas pengawasan aliran dana desa yang tahun ini mencapai Rp 72 triliun atau Rp 960,6 juta rata-rata per desa, sehingga kucuran dana tersebut tepat sasaran dan jauh dari tindakan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengakui program Padat Karya Tunai Desa saat ini cenderung mandek lantaran perangkat desa masih berfokus kepada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa.

"Pelaksanaan PKTD, karena semua fokus menangani BLT dana desa, maka padat karya tunai desa cenderung mengalami stuck," ujar Abdul Halim dalam konferensi video, Rabu, 27 Mei 2020. Meski demikian, ia mengatakan terus memantau perkembangan program tersebut.

Hingga 26 Mei 2020, kata Abdul Halim, dana desa yang telah digunakan untuk program padat karya tunai desa mencapai Rp 978 miliar dengan besaran upah Rp 256,87 miliar dan menyerap tenaga kerja 281.304 jiwa. Penyerapan tersebut baru sekitar 4 persen dari alokasi dana untuk PKTD sebesar sekitar Rp 22,32 triliun.

"Itu akan terus kami update, namun memang rata-rata desa saat ini masih berfokus kepada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," ujar Abdul Halim. Nantinya, untuk menjadi stimulus geliat ekonomi di desa, program tersebut diyakini akan menjadi fokus.

Bahkan, menurut Abdul Halim, dana alokasi untuk program Padat Karya Tunai Desa itu bisa jadi lebih besar dari yang disimulasikan. Mulanya, pemerintah menghitung dari total dana desa, sebanyak 31 persennya akan disalurkan untuk BLT Desa dan 10 persen untuk pencegahan dan penanganan COvid-19. Artinya, masih ada 60 persen untuk relaksasi dan gerakan ekonomi lainnya pasca masa Covid-19.

"Tapi kalau lihat fakta akan naik lagi alokasinya karena hanya 65 persen untuk BLT dana desa yang termanfaatkan desa," ujar Abdul Halim. Dengan demikian, ada potensi dana untuk program PKTD akan bertambah.

Untuk saat ini, Abdul Halim mengatakan sudah ada 4.992.025 keluarga miskin yang mendapat kucuran Bantuan Langsung Tunai alias BLT Desa. Dengan demikian, dana desa yang telah digunakan untuk BLT adalah sekitar Rp 2,99 triliun.

"Penyaluran BLT terus berjalan di desa-desa meskipun pada periode Lebaran," ujar Abdul Halim dalam konferensi video, Rabu, 27 Mei 2020. Adapun dana desa saat ini sudah tersalur ke 63.029 rekening kas desa. Angka tersebut adalah sekitar 84 persen dari total 74.953 desa. Pada desa-desa tersebut lah, tuturnya, percepatan penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan.

Berdasarkan catatan kementerian, desa yang sudah menggelar Musyawarah Desa Khusus dan telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa sejatinya berjumlah 63.834 desa. Dari jumlah tersebut, baru 47.030 desa yang telah menyalurkan BLT Desa. Sementara, 16.804 desa sudah melakukan musdesus untuk menentukan calon KPM, namun belum menyalurkan dana BLT-nya.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT