Cegah Corona, MTI Minta Pemerintah Larang Arus Balik Lebaran
TEMPO.CO | 21/05/2020 22:26
Foto udara kendaraan arus balik di Jalur Pantura, Kendal, Jawa Tengah, Senin, 10 Juni 2019. Pada H 5 Lebaran 2019, arus balik terpantau masih ramai di jalur Pantura yang bersimpangan dengan sejumlah exit tol menuju jalur pantura Jateng, sebagai imbas suda
Foto udara kendaraan arus balik di Jalur Pantura, Kendal, Jawa Tengah, Senin, 10 Juni 2019. Pada H 5 Lebaran 2019, arus balik terpantau masih ramai di jalur Pantura yang bersimpangan dengan sejumlah exit tol menuju jalur pantura Jateng, sebagai imbas sudah diberlakukannya dua arah di tol Trans Jawa. ANTARA/Harviyan Perdana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia meminta pemerintah secara tegas melarang adanya arus balik pasca lebaran mendatang. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah adanya penularan kembali Covid-19 dari daerah ke Ibu Kota.

"MTI sangat memohon pemerintah melarang arus balik dan meminta pemerintah daerah mencegah arus balik untuk mencegah ledakan penularan Corona setelah lebaran," ujar Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono dalam konferensi video, Kamis, 21 Mei 2020.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mencari jalan keluar dari dampak sosial akibat pemudik yang dilarang kembali ke Ibu Kota tersebut. Agus pun berharap masyarakat mau bertahan dulu di kampung masing-masing dalam situasi saat ini.

Dewan Penasihat MTI Agus Pambagio mengatakan dalam kondisi saat ini pemerintah perlu terus menggenjot tes, minimal mencapai 10.000 tes per satu juta penduduk. Kalau hasil tes itu ternyata masih jelek alias penyebaran Covid-19 masih meluas, maka pemerintah diminta berani untuk tetap melaksanakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar. "Namun pemerintah harus memberi makan masyarakat," ujar Agus.

Artinya, kata dia, kehidupan masyarakat selama pembatasan itu, misalnya dengan memberi bantuan sosial. Perkara dana yang dibutuhkan, ia meminta pemerintah cepat memutuskan solusinya, apakah perlu berutang atau melalui pelonggaran kuantitas. "Pilih yang risikonya lebih sedikit," ujar Agus.

Anggota MTI Isnaini mengatakan perkara arus balik menjadi tantangan jangka pendek yang harus diantisipasi pemerintah. Sebab, apabila itu sampai jebol, alias terjadi penularan lagi dari daerah ke kota, maka persoalan akan semakin pelik. "Kalau jebol kan repot banget, yang dulu dari kota jebol ke desa, lalu dari desa jebol balik lagi ke kota, akan jebol lagi kotanya. Ini perlu ditahan benar-benar."

Belakangan penyebaran Covid-19 di daerah menunjukkan tren kenaikan. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan Jawa Timur menjadi daerah penyumbang peningkatan jumlah pasien Covid-19 tertinggi.

“Peningkatan ini luar biasa,” kata Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube BNPB hari ini, Kamis, 21 Mei 2020. Berdasarkan data Gugus Tugas Nasional, penambahan pasien Covid-19 per hari ini di Jawa Timur mencapai 502. Akumulasi kasus positif di provinsi itu kini 2.998 kasus.

Adapun secara nasional tambahan pasien Covid-19 pada hari ini naik drastis sebanyak 973 orang sehingga total jumlah pasien di Indonesia menjadi 20.162. DKI Jakarta mencatatkan penambahan 65 kasus, Jawa Barat 86 kasus, Jawa Tengah 25 kasus, Banten 54 kasus, Sulawesi Selatan 34 kasus, Sumatera Selatan 28 kasus, dan Sumatera Utara 23 kasus. Secara keseluruhan, terdapat 392 dari total 514 kabupaten/kota yang terpapar Covid-19.

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT