Kala Akal Ikhtiar Beradu dengan Ragam Jurus Larang Mudik Lebaran
TEMPO.CO | 21/05/2020 19:22
Polisi menghentikan kendaraan luar kota yang baru keluar gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 Mei 2020. Polisi berjaga untuk menghalau pemudik pada H-4 Lebaran di tengah larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona. TEMPO
Polisi menghentikan kendaraan luar kota yang baru keluar gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 Mei 2020. Polisi berjaga untuk menghalau pemudik pada H-4 Lebaran di tengah larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan pemudik gigit jari setelah mobil travel yang ditumpanginya batal mengantarkan mereka mudik Lebaran ke kampung halaman. Pasalnya, belum juga sampai di tujuan, kendaraan tersebut sudah dicegat polisi di jalur arteri perbatasan Bekasi - Karawang, Jawa Barat, Ahad pekan lalu, 17 Mei 2020.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bekasi Kabupaten, Ajun Komisaris Besar Rachmat Sumekar, mengatakan pihaknya kala itu menyetop 40 kendaraan yang diduga travel gelap dengan jumlah penumpang total sekitar 300 orang.

"Tujuan travel yang angkut pemudik ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebanyakan (travel) plat hitam," ujar Rachmat, Senin, 18 Mei 2020. Pemasaran travel gelap itu dilakukan melalui informasi mulut ke mulut dan media sosial. Tiap penumpang mesti merogoh kocek Rp 500-700 ribu untuk bisa ikut perjalanan tersebut.

Ratusan mobil travel gelap pengangkut pemudik yang disita Polisi terparkir di lapangan Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 11 Mei 2020. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan operasi khusus pada 8-10 Mei 2020 dan menangkap sebanyak 202 mobil travel gelap yang berupaya mengangkut pemudik keluar dari Jabodetabek. TEMPO/M Taufan Rengganis

Berbagai alasan mendorong pemudik kian nekat, salah satunya adalah masalah finansial. Ada yang mengaku sudah tidak lagi bekerja di Ibu Kota karena menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga tak lagi memiliki penghasilan. Ada pula pemudik yang mengaku hanya ingin bertemu sanak keluarga di kampung.

Mereka terkesan tak khawatir dengan sanksi terberat yang bakal dijatuhkan jika terbukti mudik yakni denda maksimal Rp 100 juta dan hukuman kurungan hingga 1 tahun. Sanksi itu mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah makin masifnya penyebaran virus Corona ini nampaknya bakal semakin berat karena gairah mudik Lebaran tahun ini belum sepenuhnya padam. Sejumlah beleid yang dirilis sebagai landasan melarang mudik Lebaran pun dikhawatirkan tak efektif meredam mudik.

Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H. Beleid itu juga diikuti oleh Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 04 Tahun 2020, yang juga menjadi landasan pelarangan mudik Lebaran tahun ini.

Sejak 24 April sampai 19 Mei 2020, tercatat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memutarbalikkan 20.972 kendaraan mudik Lebaran yang hendak meninggalkan Jabodetabek . Jumlah kendaraan itu gabungan dari tiga titik pos penyekatan, yaitu di Gerbang Tol Cikarang Barat, Gerbang Tol Cikupa, dan sejumlah jalan arteri.

Berdasarkan data yang diberikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo, sebanyak 7.606 kendaraan yang terdiri dari 4.742 milik pribadi dan 2.846 kendaraan umum diputar balik polisi di Gerbang Tol Cikarang Barat.

Di Gerbang Tol Cikupa, polisi mencatat 4.494 kendaraan yang diputar balik ke daerah asal. Jika dirinci, jumlah itu terdiri dari 2.709 kendaraan pribadi dan 1.785 kendaraan umum. Pada penyekatan di jalan arteri, ada 8.872 kendaraan yang diputar balik. Sebanyak 3.574 di antaranya merupakan kendaraan pribadi, 2.100 kendaraan umum, dan 3.198 sepeda motor.

Kendati sudah ada kendaraan yang diminta memutar balik, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT memperkirakan jumlah kendaraan yang meninggalkan Ibu Kota bakal terus meningkat menjelang Idul Fitri, 25 Mei 2020 mendatang. "Ada kecenderungan kenaikan jumlah (kendaraan)," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit kepada Tempo, Kamis, 21 Mei 2020. Tren kenaikan itu terlihat ketimbang lalu lintas hari-hari sebelumnya di masa pandemi Covid-19.

Data serupa juga disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pada periode H-7 hingga H-4 Lebaran 2020 yang jatuh pada 17-20 Mei 2020, operator tol itu mencatat total 306.682 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui arah Timur, arah Barat dan arah Selatan.

Kendati angka ini jeblok hingga 59 persen dari lalu lintas di periode Lebaran tahun 2019, tapi artinya masih ada pergerakan cukup besar untuk keluar Jakarta. Untuk distribusi lalu lintas di ketiga arah adalah sebesar 40 persen dari arah Timur, 35 persen dari arah Barat dan 25 persen dari arah Selatan.

Namun kondisi lalu lintas di jalan raya itu berkebalikan dengan kondisi di sejumlah moda transportasi umum. Pada moda penerbangan misalnya, yang jumlahnya merosot tajam ketimbang pada kondisi normal. Tercatat pada H-3 Lebaran ini, jumlah penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta direncanakan hanya 100 penerbangan.

Padahal, dalam kondisi normal, penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta bisa mencapai 1.200 penerbangan per hari, dengan melayani sekitar 200.000 penumpang. "Selama masa penerbangan terbatas ini yang memang jumlah penerbangan ada di rata-rata 100-120 penerbangan per hari, dengan penumpang kurang lebih 5.000-6.000  penumpang," kata VP Corporate Communication PT Angkasa Pura II (Persero) Yado Yarismano ketika dihubungi.

Petugas memeriksa kesehatan calon penumpang sebelum pemberangkatan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 15 April 2020. Sebanyak 1486 penumpang berizin dengan 23 penerbangan diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta dengan dokumen syarat terbang dan surat keterangan bebas COVID-19. ANTARA

Hal senada disampaikan VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Joni Martinus. Ia memastikan tidak ada lonjakan pemudik pada periode menjelang lebaran ini karena perusahaan pelat merah itu tidak menyediakan angkutan mudik.

Joni mengatakan kini perseroan hanya menyediakan Kereta Luar Biasa untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai Surat Edaran Gugus Tugas. Kereta Luar Biasa itu dioperasikan mulai 12 Mei 2020. Hingga Rabu, 20 Mei 2020, KAI mencatat penumpang yang dilayani oleh perseroan hanya sekitar 1.383 penumpang. "Kebanyakan untuk perjalanan dari Gambir ke Surabaya."

Selama masa pandemi, penumpang yang boleh berangkat adalah mereka memenuhi kriteria melakukan perjalanan dinas, yaitu yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta di bidang tertentu sebagaimana diizinkan di Surat Edaran Gugus Tugas. Selain perjalanan dinas, perjalanan dilakukan oleh mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan WNI yang kembali ke Tanah Air dengan penerbangan repatriasi lalu melanjutkan penerbangan ke daerah asal.

Dengan ketentuan tersebut, calon penumpang yang hendak membeli tiket pun wajib untuk menunjukkan dokumen perjalanan, surat keterangan sehat, dan hasil uji cepat atau tes Corona. Pembelian tiket juga tidak dapat dilakukan secara daring, melainkan harus dilakukan di gerai offline. Di samping itu, calon penumpang yang telah mengantongi tiket pun tak serta merta bisa berangkat, melainkan diperiksa terlebih dahulu kondisi kesehatan dan kesesuaian dokumennya.

Melihat fenomena ini, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Djoko Setijowarno, melihat jalur darat, khususnya angkutan pribadi menjadi salah satu titik kritis untuk mencegah masyarakat untuk mudik. Berbeda dengan penanganan di fasilitas transportasi publik, masih ada banyak celah di jalur darat bagi masyarakat untuk mudik.

"Kalau di darat itu akal berikhtiarnya banyak sekali. Jangankan kelas bawah, yang pakai mobil mewah pun tidak sadar," ujar Djoko. Di samping itu, tes kesehatan maupun screening bagi masyarakat yang hendak berpergian menggunakan kendaraan pribadi cenderung lebih sulit dilakukan.

Dengan situasi seperti itu, Djoko mengatakan kinerja kepolisian menjadi kunci untuk mencegah terjadi mudik selama masa pandemi ini. Kekhawatirannya pun semakin membuncah karena dalam beberapa waktu belakangan ini terbukti

kepolisian sudah kewalahan dalam menangani aksi mudik ini lantaran keterbatasan personel. Karena itu, ia mengusulkan ke depannya pemerintah perlu mengerahkan PPNS untuk membantu kepolisian di lapangan.

Adapun untuk moda transportasi udara dan laut, menurut Djoko, sejauh ini sudah cukup terkendali. "Kalau di udara dan laut kan orang naik itu sudah di-screening ketat sebelum berangkat. Artinya, selama perjalanan mereka tidak berhenti-berhenti dan tidak punya jalur tikus."

Penumpang memasuki bus Antar Kota antar Propinsi (AKAP) setelah pemberitahuan larangan mudik di terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu, 22 April 2020. Pemerintah resmi melarang warga mudik Lebaran ke kampung halaman demi mencegah pandemi virus corona (covid-19) yang berlaku secara efektif pada Jumat, 24 April 2020. Tempo/Tony Hartawan

Mengantisipasi hal tersebut, saat ini Kementerian Perhubungan mengklaim telah menyiapkan tiga fase pengetatan pengawasan di jalur darat, yakni lewat jalan tol, jalan arteri, hingga jalan tikus. Pengetatan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya arus mudik Lebaran 2020. Dari masing-masing fase ini, Kemenhub akan menambah jumlah personel yang berjaga di sejumlah check point.

"Fase pertama adalah fase antisipasi. Ini kami lakukan hingga 23 Mei 2020 dengan penguatan tim yang berjaga pada posko di semua jalan," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Selama fase itu dijalankan, petugas lapangan akan menegakkan larangan mudik seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Di sejumlah check point itu, petugas bakal menindak masyarakat yang berkukuh melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Penindakan dilakukan untuk mobil pribadi, travel, maupun bus. Sementara itu, armada yang membawa angkutan khusus atau penumpang dengan kriteria non-mudik, seperti petugas medis, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, hingga WNI repatriasi akan ditandai dengan stiker khusus.

Selanjutnya, fase kedua dilakukan pada hari pertama dan kedua Lebaran, yakni 24 hingga 25 Mei 2020. Pada fase ini, Kemenhub akan melakukan penyekatan untuk rute-rute pendek, seperti Jakarta-Bandung, Jakarta-Cirebon, dan Jakarta-Kuningan.  Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aktivitas mudik dari Jabodetabek ke provinsi-provinsi sekitarnya atau non-wilayah aglomerasi. 

Kemudian pada tahap ketiga, yakni usai Lebaran, Adita menerangkan, petugas akan memperkuat personel untuk kembali melakukan pengawasan. Namun kali ini, pengetatan pengawasan dikonsentrasikan untuk kendaraan yang bakal masuk ke Jabodetabek. "Kendaraan masuk Jabodetabek akan disemprot disinfektan. Kemudian rest area juga akan diawasi," tuturnya.

Bagaimanapun juga, berbagai jurus menghentikan penyebaran virus Corona diprediksi bakal tetap menghadapi jalan terjal bila masyarakat malah kian kreatif berikhtiar tak menaati aturan pemerintah, di antaranya terkait larangan mudik Lebaran ini.

CAESAR AKBAR | M JULNIS | ADAM PRIREZA | FRANCISCA CHRISTY


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT