DPR Minta Pemerintah Selektif Suntik Dana ke BUMN
TEMPO.CO | 19/05/2020 21:27
Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaa
Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi mengingatkan bahwa pemerintah harus meminta persetujuan DPR sebelum menyuntikkan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di antaranya diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Program suntik modal itu direncanakan bakal digelontorkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Baidowi, anggota dewan perlu mengetahui profil BUMN yang akan menerima PMN sebelum dana itu dikucurkan. Pembahasan dengan DPR akan membuat pemerintah selektif dalam memberikan PMN.

“Pemberian PMN harus selektif, yakni BUMN yang mempunyai portofolio menjanjikan dan terdampak Covid-19. Jangan sampai PMN diberikan kepada BUMN yang memang sudah memiliki penyakit bawaan, yakni sebelum pandemi memang sudah bermasalah,” kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Mei 2020.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu juga menekankan bahwa suntikan modal negara sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengharuskan pemerintah mendapatkan persetujuan DPR. “Penggunaan uang negara harus dipergunakan dengan benar dan dipertanggung jawabkan dengan baik.”

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan anggaran Rp 149,29 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Alokasi anggaran itu, kata dia, merupakan dukungan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Pemerintah akan memberikan dana dukungan untuk BUMN dalam bentuk subsidi, kompensasi, penyertaan modal negara dan dana talangan untuk modal kerja.

Sri Mulyani menuturkan dana talangan akan diberikan kepada lima perusahaan BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp 8,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara (Persero) sebesar Rp 4 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 3,5 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun, dan Perum Perumnas Rp 650 miliar.

Untuk PMN akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 11 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp 5 triliun,  PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Rp 6,27 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Rp 2,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar. Khusus untuk BPUI akan dibayarkan secara nontunai sebesar Rp 270 miliar.

Sedangkan yang mendapat kompensasi karena tidak ada kenaikan harga, yaitu PT Pertamina (Persero) masing-masing Rp 38,25 triliun dan PT PLN (Persero) Rp 37,83 triliun. Sedangkan Perum Bulog akan diberikan Rp 10,5 triliun dana tambahan dalam bentuk bantuan sosial.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT