Korwil PKH Sulut Minta Bupati Tidak Salahkan Mensos Soal Bansos
TEMPO.CO | 02/05/2020 04:30
Seorang warga kurang mampu mendapatkan dana bantuan keluarga sejahtera dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Besar, Makassar, 18 November 2014. Program pemerintah tersebut masih sepi karena kuranya sosialisasi. TEMPO/Fahmi Ali
Seorang warga kurang mampu mendapatkan dana bantuan keluarga sejahtera dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Besar, Makassar, 18 November 2014. Program pemerintah tersebut masih sepi karena kuranya sosialisasi. TEMPO/Fahmi Ali

Jakarta-Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Sulawesi Utara, Noldy Mangerongkonda meminta Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar tidak menyalahkan Menteri Sosial Juliari Batubara terkait permasalahan data bantuan sosial atau Bansos menghadapi wabah COVID-19.

"Jangan menyinggung Kementerian Sosial RI dalam hal data kemiskinan yang ada di kabupaten kota," kata Noldy dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Mei 2020.

Noldy mengatakan data yang dipakai Kemensos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang seharusnya telah diverifikasi secara berkala oleh kabupaten/kota. Sejak 2017, kata dia, DTKS seharusnya diverifikasi dan validasi dua kali dalam setahun yakni pada Januari dan Juli.

Pembaruan data itu harusnya dilakukan lewat aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang ada di tiap Dinas Sosial kabupaten/kota seluruh Indonesia. Malah, lanjut Noldy, pada 2019 Kemensos memberikan kesempatan verifikasi virtual sebanyak empat kali dalam setahun. Yakni per Januari, Juli, Oktober, dan Desember untuk mempercepat perbaikan data.

"Tetapi karena kurangnya perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap pengentasan kemiskinan sehingga sering mengabaikan dan menganggap remeh bahkan ada yang tidak mengalokasikan anggaran Dinas Sosial dalam kegiatan pemutakhiran data kemiskinan," kata Noldy.

Merujuk Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, kata Noldy, hanya 6 dari 15 kabupaten/kota di Sulut yang sudah melakukan verifikasi validasi DTKS, itu pun masih di bawah 60 persen. Adapun sembilan lainnya sama sekali belum melakukan verifikasi dan validasi data, termasuk Bolaang Mongondow Timur.

"Kalau ada perubahan status BNBA (By Name By Address) dalam DTKS yang belum dimutakhirkan maka itu adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, bukan Kementerian Sosial RI," ujar Noldy.

Sebelumnya, beredar video Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar mengeluhkan rumitnya pencairan bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sehan menilai para menteri mempersulit pembagian BLT, padahal warga sudah kelaparan.




REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT