Mahfud MD Beberkan soal Imunitas Pemerintah di Perpu Corona
TEMPO.CO | 20/04/2020 10:39
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD blak-blakan menjelaskan soal Perppu 1/2020 Kebijakan Penanganan Covid-19 saat diwawancarai oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Nufransa Wira Sakti, Ahad, 19 April 2020. Youtube.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD blak-blakan menjelaskan soal Perppu 1/2020 Kebijakan Penanganan Covid-19 saat diwawancarai oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Nufransa Wira Sakti, Ahad, 19 April 2020. Youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD blak-blakan menjelaskan soal Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Penjelasan itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Nufransa Wira Sakti dan diunggah di Youtube, Ahad, 19 April 2020.

Dalam video berdurasi sekitar 10 menit itu, Mahfud memastikan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu tidak membuat pemerintah kebal hukum dari tindak pidana korupsi. 

Pernyataan ini membantah anggapan bahwa salah satu pasal di beleid tersebut memberikan imunitas kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan. "Ada atau tidak pasal itu kalau nanti ada korupsi di pelaksanaannya tidak ada yang kebal hukum. Kalau tidak ada korupsinya, ya jangan dipersoalkan, ini kan hukum dalam keadaan darurat," kata Mahfud.

Sebelumnya sejumlah pihak menganggap Pasal 27 Perpu tersebut bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945. Pada pokoknya, Pasal 27 itu menyatakan biaya yang pemerintah keluarkan tidak dihitung sebagai kerugian negara melainkan upaya penyelamatan ekonomi. Pemerintah, khususnya pelaksana Perpu Virus Corona, tidak bisa dituntut secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugasnya yang didasarkan pada itikad baik.

Mahfud mengatakan saat ini sejatinya sudah ada juga Undang-undang yang mengatur soal kekebalan pemerintah, bukan hanya melalui Perpu ini. Ia menyebut salah satunya di UU Restitusi Pajak. "Tapi kalau korupsi, siapapun dalam implementasinya dibawa ke penjara juga," ujar dia. "Tapi pembuatan Perpu dan misinya itu sendiri dianggap tidak masalah, selama ini UU sudah mengatur itu kenapa baru ramai sekarang."

Apabila di kemudian hari terjadi dugaan tindak pidana korupsi, kata Mahfud, maka pihak terduga tetap bisa dituntut. Namun, ia mengatakan yang dimaksud dengan korupsi adalah ada perbuatan korupsi dan ada itikad jeleknya. "Kalau tidak ada itikad jelek, ya enggak apa-apa," tutunya.

Walau demikian, Mahfud mempersilakan bagi pihak yang berkeberatan dengan Perpu itu untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ia pun menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Mahkamah Konstitusi untuk menyikapi persoalan ini. 

Sepanjang sejarah di Indonesia, kata Mahfud, sudah ada dua Perpu yang ditolak, baik oleh DPR ataupun MK. Yang pertama adalah soal Jaringan Pengaman Sosial Keuangan pada 2008 dan Perpu 1 Tahun 2014 soal Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Tidak apa-apa tidak ada sanksinya, tolak-tolak saja. Tapi DPR kan tahu sendiri akibat sesudah itu," tutur Mahfud. Ia pun berharap dari proses ini justru akan ditemukan jalan keluar tanpa menyalahkan pemerintah.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT